DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Penghitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bekasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 3
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.
6.Partai Politik adalah adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disebut DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yangditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik. 4
8.Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang bersangkutan.
9.Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi.
10.Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Bekasi.
11.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuagan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi setiap tahunnya.
(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

(1)Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.

BAB III

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 5
(2)Ketentuan mengenai besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 6

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Bekasi.
(2)Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

(1)Pengurus Partai Politik tingkat Kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Wali Kota.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
1. a.fotokopi surat keputusan kepengurusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisir;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD.
4. d.nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; 6
6. f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
7. g.surat pernyataan DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang- undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
(3)Kelengkapan adminsitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua KPUD.

Pasal 9

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 10

(1)Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Wali Kota.
(2)Ketua DPD/C Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dalam ayat (1) kepada Wali Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 11

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KPUD, Unsur Sekretariat Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 7
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5)Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…