DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan teknis, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dalam bentuk kebijakan strategis penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, serta pola pencegahan dan pengingkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663)
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teleh diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7.Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 4
8.Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
10.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
11.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
12.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.
14.Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
15.Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
16.Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
17.Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
18.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
19.Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. 5

BAB II

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Pasal 2

(1)Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
(2)Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
1. a.ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
2. b.ketidaklengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
3. c.penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
4. d.pembangunan rumah, Perumahan, dan Permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
(3)Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.pengawasan dan pengendalian; dan
2. b.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

(1)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap :
1. a.perizinan;
2. b.standar teknis; dan
3. c.kelaikan fungsi.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman. 6
(4)Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Pasal 4

(1)Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis :
1. a.bangunan gedung;
2. b.jalan lingkungan;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.drainase lingkungan;
5. e.pengelolaan air limbah;
6. f.pengelolaan persampahan; dan
7. g.proteksi kebakaran.
(3)Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan :
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(4)Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdapat ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :

a.pemantauan;
b.evaluasi; dan
c.pelaporan.

Pasal 6

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara :
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan melibatkan peran masyarakat. 7
(3)Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
(4)Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan :
1. a.data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan kawasan Permukiman; dan
2. b.pengaduan masyarakat maupun media massa.
(5)Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan melibatkan peran masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah Kota dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap :
1. a.perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
2. b.kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
(5)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 8

(1)Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan melibatkan peran masyarakat. 8
(3)Pemerintah Daerah Kota dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman.
(4)Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 terdapat ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui :
1. a.pendampingan; dan
2. b.pelayanan informasi.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk :
1. a.penyuluhan;
2. b.pembimbingan; dan
3. c.bantuan teknis.
(4)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(5)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemberian informasi mengenai :
1. a.rencana tata ruang;
2. b.penataan bangunan dan lingkungan;
3. c.perizinan; dan
4. d.standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 9
(6)Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…