DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging, Rantai Produksi Rumah Potong Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Sumber Daya Manusia, Pemotongan Hewan diluar RPH, Izin Usaha PRH dan/atau UPD, Pembinaan dan Pengawasa,. Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bekasi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
7.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
8.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
9.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10.Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Ternak ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi, kerbau dan kuda sedangkan ternak ruminansia kecil yaitu kambing dan domba.
12.Ruminansia Betina Produktif adalah ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung
14.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
15.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menetukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
16.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Hewan.
17.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan hewan.
18.Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap penerapan standar teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau kesejahteraan hewan di RPH dan/atau UPD.
19.Keurmaster adalah petugas pemeriksa kesehatan jeroan dan karkas dibawah pengawasan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis.
20.Animal Welfare Officer selanjutnya disingkat AWO adalah petugas pengawas kesejahteraan hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis.
21.Juru sembelih halal selanjutnya disingkat Juleha adalah orang yang memiliki kompetensi melakukan proses penyembelihan dan telah memenuhi persyaratan perundangan
22.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
23.Rumah Potong Hewan Yang Dagingnya Tidak Halal, yang selanjutnya disebut RPH Non Halal, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan non halal bagi konsumsi masyarakat umum.
24.Rumah Potong Hewan Unggas, yang selanjutnya disebut RPHU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
25.Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di RPH yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
26.Unit Penanganan Daging (meat cutting plant), yang selanjutnya disingkat UPD, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
27.Pemotongan darurat adalah pemotongan hewan yang terpaksa harus segera dilakukan baik di dalam maupun di luar Rumah Potong Hewan.
28.Pemeriksaan Ante-Mortem (ante-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
29.Pemeriksaan Post-Mortem (post-mortem inspection) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
30.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
31.Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
32.Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass).
33.Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen).
34.Jeroan adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
35.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
36.Higiene personal atau kebersihan diri merupakan tindakan merawat diri sendiri termasuk dalam memelihara kebersihan bagian tubuh seperti rambut, mata, hidung, mulut, gigi, dan kulit serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
37.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
38.Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratran Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan.
39.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
40.Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
41.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
42.Disinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
43.Biosekuriti adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah masuk dan berkembangnya penyakit ke dalam ataupun keluar lingkungan RPH.
44.Halal adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
45.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
46.Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di dalam negeri atau asal pemasukan dari luar negeri kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan nonkomersial.
47.Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang sudah mendapatkan pelatihan dan memiliki keahlian di bidang tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan RPH dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman bagi penyelenggaraan dan memberikan pelayanan pemotongan hewan;
b.memberikan kepastian hukum;
c.menumbuhkan iklim investasi;
d.melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan RPH bertujuan untuk:

a.memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan RPH;
b.meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.mewujudkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; dan
d.mewujudkan kesejahteraan hewan dengan penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan di RPH.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.RPH dan UPD;
b.rantai produksi RPH;
c.Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
d.sumber daya manusia;
e.pemotongan hewan di luar RPH;
f.perizinan RPH dan UPD;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.ketentuan penyidikan;
i.sanksi administratif;
j.ketentuan pidana;
k.ketentuan peralihan;
l.ketentuan penutup.

BAB III

RUMAH POTONG HEWAN DAN UNIT PENANGANAN DAGING

Pasal 5

(1)Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan untuk konsumsi masyarakat wajib dilakukan di RPH.
(2)Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan; dan
2. b.sesuai kaidah agama dan kepercayaan masyarakat.
(3)Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan RPH.
(2)RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
1. a.pemotongan hewan secara baik dan benar;
2. b.pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection);
3. c.pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (post-mortem inspection);
4. d.pencegahan penularan penyakit zoonosis;
5. e.pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem;
6. f.seleksi dan pengendalian pemotongan hewan betina produktif; dan
7. g.pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
(3)Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante–mortem inspection) dan pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (post–mortem inspection) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus dilakukan oleh dokter hewan penanggung jawab teknis atau petugas pemeriksa berwenang dibawah penyeliaan dokter hewan penanggung jawab teknis.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
(2)RPH dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
(3)RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 8

(1)Untuk mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
1. a.administratif; dan
2. b.teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. a.identitas pemohon;
2. b.persetujuan bangunan gedung;
3. c.dokumen persetujuan lingkungan (UKL/UPL/AMDAL);
4. d.persetujuan teknis pengelolaan air limbah; dan
5. e.nomor induk berusaha.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan bagi RPH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memitigasi risiko yang dapat dihasilkan oleh proses produksi di RPH meliputi:
1. a.surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit:
  1. 1.dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
  2. 2.pemeriksa daging (keurmaster);
  3. 3.animal welfare officer (AWO); dan
  4. 4.juru sembelih halal paling kurang 2 (dua) orang bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.Surat komitmen untuk memiliki NKV;
3. c.Surat komitmen untuk memiliki Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan
4. d.memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, dan peralatan;
5. e.memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan;
6. f.memperkerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH;
7. g.mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dan animal welfare officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis;
8. h.mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Sarana prasarana RPH sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. a.lokasi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
2. b.lahan yang cukup sesuai skala pemotongan;
3. c.instalasi pengolahan limbah cair dan padat;
4. d.area penurunan hewan hidup;
5. e.kandang;
6. f.bangunan utama;
7. g.bangunan pendukung;
8. h.peralatan;
9. i.kendaraan angkutan daging berpendingin.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana prasarana RPH diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat menyelenggaraan RPH non ruminansia.
(2)RPH non ruminansia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.hewan yang dagingnya tidak halal; dan
2. b.unggas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…