DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sehingga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Daerah;
c.bahwa perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera serta menjadikan sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4967);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang di maksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bekasi.
4.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya sebut Dinas PPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
5.Kepala Dinas PPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteran lahir dan kebahagiaan batin.
8.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasikan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. 4
9.Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10.Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
11.Perencanaan adalah proses untuk menetukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 20 (dua puluh) tahun tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
14.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Beksi yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
15.Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan kelompok-kelompok keluarga yang dibentuk dengan prakarsa dan swadaya masyarakat.
16.Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
17.Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dilaksanakan dengan berasaskan :

a.norma agama;
b.perikemanusiaan; 5
c.keseimbangan manfaat;
d.perlindungan;
e.pengasuhan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan dan koordinatif;
h.keterbukaan;
i.partisipatif;
j.keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk wewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasikan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.terwujudnya kualitas keluarga untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan rasa kesadaran, kemauan, kemampuan dan tanggung jawab kelaurga dalam memenuhi kebutuhan spritual dan material sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai :

a.pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Daerah;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; 6
c.kelembagaan;
d.koordinasi;
e.kerjasama;
f.sistem informasi;
g.peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial asing;
h.penghargaan dan dukungan; dan
i.pembinaan pengawasan dan pengendalian.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Jangka Panjang dan Menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)RPJM pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang diarahkan untuk :
1. a.strukturisasi dan legalisasi keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial fisiologi keluarga.

Pasal 8

(1)Perencanaan jangka panjang dan menengah ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, disusun :
1. a.melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.meliputi perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
3. c.melalui pencegahan kebijakan dan program pembangunan yang berisiko meningkatkan kerentanan keluarga; dan
4. d.melalui pengendalian dampak pembangunan terhadap pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota. 7

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahaunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga pada seluruh komponen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keluarga, masyarakat, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil masyarakat yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sehingga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Daerah;
c.bahwa perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera serta menjadikan sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4967);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang di maksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bekasi.
4.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya sebut Dinas PPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
5.Kepala Dinas PPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteran lahir dan kebahagiaan batin.
8.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasikan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. 4
9.Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10.Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
11.Perencanaan adalah proses untuk menetukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 20 (dua puluh) tahun tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
14.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Beksi yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
15.Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan kelompok-kelompok keluarga yang dibentuk dengan prakarsa dan swadaya masyarakat.
16.Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
17.Keluarga rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dilaksanakan dengan berasaskan :

a.norma agama;
b.perikemanusiaan; 5
c.keseimbangan manfaat;
d.perlindungan;
e.pengasuhan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan dan koordinatif;
h.keterbukaan;
i.partisipatif;
j.keberlanjutan.

Pasal 3

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.terwujudnya kualitas keluarga untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan rasa kesadaran, kemauan, kemampuan dan tanggung jawab kelaurga dalam memenuhi kebutuhan spritual dan material sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai :

a.pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Daerah;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; 6
c.kelembagaan;
d.koordinasi;
e.kerjasama;
f.sistem informasi;
g.peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial asing;
h.penghargaan dan dukungan; dan
i.pembinaan pengawasan dan pengendalian.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Jangka Panjang dan Menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)RPJM pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang diarahkan untuk :
1. a.strukturisasi dan legalisasi keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial fisiologi keluarga.

Pasal 8

(1)Perencanaan jangka panjang dan menengah ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, disusun :
1. a.melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.meliputi perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
3. c.melalui pencegahan kebijakan dan program pembangunan yang berisiko meningkatkan kerentanan keluarga; dan
4. d.melalui pengendalian dampak pembangunan terhadap pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota. 7

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahaunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga pada seluruh komponen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keluarga, masyarakat, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar