DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Nama dan Tempak Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kgiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi ekonomi, mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang dikelola secara terpadu, profesional dengan pendekatan manajemen perusahaan, dibentuk Perusahaan Daerah Mitra Patriot melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentnag Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot;
c.bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Mitra Patriot, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badanu Usaha Milik Daerah; 2
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Mitra Patriot Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA PATRIOT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PT. Mitra Patriot (Perseroda) adalah BUMD Kota Bekasi yang bergerak di bidang aneka usaha.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum BUMD Kota Bekasi, yaitu Perusahaan Daerah Mitra Patriot berubah bentuk menjadi Perseroan Daerah dengan nama Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PT. Mitra Patriot (Perseroda).
(2)Pelaksanaan Perubahan Bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum yang menyangkut perseroan daerah dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perseroan daerah.

Pasal 3

PT. Mitra Patriot (Perseroda) berkedudukan di Kota Bekasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pendirian PT. Mitra Patriot (Perseroda) dimaksudkan untuk membentuk BUMD yang bergerak dalam bidang yang berpotensi sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. 4
(2)Pendirian PT. Mitra Patriot (Perseroda) bertujuan untuk :
1. a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
2. b.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
3. c.meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
4. d.turut serta melaksanakan pembangunan Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PT. Mitra Patriot (Perseroda) melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa, antara lain :

a.pengelolaan transportasi;
b.pengolahan limbah padat dan cair;
c.pengelolaan parkir;
d.reklame/periklanan;
e.percetakan;
f.konstruksi;
g.telekomunikasi;
h.perdagangan Umum; dan
i.usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PT. Mitra Patriot (Perseroda).

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, PT. Mitra Patriot (Perseroda) dapat melakukan :

a.hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang sejenis; dan
b.melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang- undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. Mitra Patriot (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perseroda Mitra Patriot ditetapkan sebesar Rp.127.231.908.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). 5
(2)Modal yang disetor sebesar Rp.31.807.977.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3)Modal sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan modal yang telah disetor dalam bentuk uang dan barang milik daerah oleh Pemerintah Kota Bekasi.
(4)Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi sampai dengan tanggal 31Desember 2019 berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik.
(5)Pemenuhan Modal Dasar dilakukan secara bertahap dengan dianggarkan terlebih dahulu dalam angggaran pendapatan dan belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan dan aset, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan Perusahaan Daerah Mitra Patriot beralih kepada PT. Mitra Patriot (Perseroda).
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Direksi dan Badan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau dilakukan penyesuaian berdasarkan anggaran dasar PT. Mitra Patriot (Perseroda).

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…