DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
c.bahwa dalam mendukung kelancaran tugas pemerintah kelurahan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka lembaga masyarakat perlu di optimalkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bekasi.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kantor Pemberdayaan yang selanjutnya disingkat KAPERMAS adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
7.Kepala Kantor Pemberdayaan yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
8.Camat Adalah Kepala Kecamatan.
9.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
10.Lurah adalah Kepala Kelurahan
11.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Lurah.
12.Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah. 4
13.Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
14.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
15.Forum BKM Kecamatan yang selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan adalah keterwakilan BKM di tingkat Kecamatan yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
16.Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi adalah merupakan keterwakilan BKM Kelurahan Forum BKM Kecamatan yang berkedudukan di tingkat Kota
17.Badan Keswadayaan masyarakat di Kelurahan selanjutnya disebut BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pelaksana Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
18.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
19.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap Keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala Kesatrian, Kepala asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan Lain- lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 20.Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendikiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
2. 21.Anggota BKM adalah anggota pimpinan kolektif dari BKM di Kelurahan yang bersangkutan.
3. 22.Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok yang dibentuk oleh BKM untuk mengerjakan kegiatan infrastruktur sosial dan ekonomi bergulir di masyarakat.
4. 23.Biaya Operasional yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya operasional pelaksanaan yang diberikan kepada BKM untuk menunjang kegiatan. 5
5. 24.Rembug Warga Kelurahan yang selanjutnya disingkat RWK adalah rembug warga Kelurahan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan antara warga dan BKM.
6. 25.Rembug Warga Tahunan yang selanjutnya disingkat RWT adalah rembug warga yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban BKM.
7. 26.Unit Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pengelola kegiatan ekonomi bergulir di BKM.
8. 27.Unit Pengelola Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah unit yang bertugas memonitoring kegiatan lapangan yang sifatnya infrastruktur.
9. 28.Unit Pengelola Sosial yang selanjutnya disingkat UPS adalah unit yang bertugas mengadakan kegiatan sosial dan pelatihan-pelatihan di masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan BKM.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.membantu kelancaran program-program pemerintah kelurahan dalam hal pelaksanaan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.membantu pemerintah kelurahan dalam pembangunan melalui pemberdayakan masyarakat;
3. c.membantu pemerintah kelurahan dalam menggali potensi masyarakat guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. d.menciptakan BKM sebagai wadah musyawarah dan mupakat di tingkat Kelurahan yang aspiratif, transparan, dan akuntabel.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1)BKM merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal yang berkedudukan di Kelurahan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam Pembangunan. 6
(2)Dalam proses pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kecamatan atas dasar musyawarah mufakat para ketua BKM Kelurahan dapat membentuk Forum BKM Kecamatan selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
(3)Dalam proses perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Bekasi atas dasar musyawarah Ketua Forum BKM Kecamatan dapat membentuk Forum BKM Kota Bekasi selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi yang berkedudukan di Kota Bekasi.

Pasal 4

(1)BKM Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra pelaksana pembangunan.
(2)Forum BKM Kecamatan selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kecamatan dan merupakan mitra dalam koordinasi pembangunan.
(3)Forum BKM Kota Bekasi selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Bekasi dan merupakan mitra dalam koordinasi pembangunan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, BKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.menggerakan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
d.membantu peningkatan keterpaduan semua program;
e.menumbuh kembangkan dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
f.mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
g.meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah;
h.melakukan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan; 7
i.meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan;
j.memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna;
k.meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana; mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
l.meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
m.meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Pengurus BKM mempunyai hak sebagai berikut :
1. a.mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah;
2. b.memilih dan dipilih sebagai pengurus BKM.
(2)Pengurus BKM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. a.turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi BKM;
2. b.turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah BKM;
3. c.membuat laporan kegiatan secara periodik kepada pemerintah kelurahan.

BAB IV

PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 7

Keanggotaan BKM adalah Warga Negara Republik Indonesia dan penduduk Kelurahan setempat.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi BKM terdiri dari :
1. a.Pimpinan kolektif BKM;
2. b.Kesekretariatan.
(2)Pimpinan kolektif BKM terdiri dari 9 (sembilan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. 8
(3)Pengurus BKM terdiri dari :
1. a.satu orang koordinator pimpinan kolektif merangkap anggota;
2. b.delapan orang anggota pimpinan kolektif.
(4)Kesekretariatan BKM terdiri dari :
1. a.Sekretaris BKM
2. b.Unit Pengelola Keuangan (UPK);
3. c.Unit Pengelola Lingkungan (UPL);
4. d.Unit Pengelola Sosial (UPS);
5. e.Unit Pengelola Program (UPP).
(5)Pengurus kesekretariatan BKM sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator pimpinan kolektif BKM berdasarkan hasil musyawarah pimpinan kolektif BKM.

Pasal 9

Pengurus BKM dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajad;
d.berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah;
e.sehat jasmani dan rohani;
f.berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
g.berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan minimal 6 bulan dan dibuktikan dengan KTP/KK;
h.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
i.bersedia dicalonkan menjadi Anggota atau Pengurus BKM di Kelurahan yang bersangkutan;
j.mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan mesyarakat;
k.dapat dukungan sedikitnya 1/3 dari jumlah RW di Kelurahan setempat;
l.tidak menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
m.mendapatkan mandat dari ketua RW dimana yang bersangkutan tinggal;
n.bukan PNS, TNI dan Polri, pengurus Patai Politik;
o.tidak ada ikatan darah dan keluarga. 9

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
c.bahwa dalam mendukung kelancaran tugas pemerintah kelurahan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka lembaga masyarakat perlu di optimalkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bekasi.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kantor Pemberdayaan yang selanjutnya disingkat KAPERMAS adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
7.Kepala Kantor Pemberdayaan yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
8.Camat Adalah Kepala Kecamatan.
9.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
10.Lurah adalah Kepala Kelurahan
11.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Lurah.
12.Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah. 4
13.Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
14.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
15.Forum BKM Kecamatan yang selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan adalah keterwakilan BKM di tingkat Kecamatan yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
16.Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi adalah merupakan keterwakilan BKM Kelurahan Forum BKM Kecamatan yang berkedudukan di tingkat Kota
17.Badan Keswadayaan masyarakat di Kelurahan selanjutnya disebut BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pelaksana Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
18.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
19.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap Keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala Kesatrian, Kepala asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan Lain- lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 20.Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendikiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
2. 21.Anggota BKM adalah anggota pimpinan kolektif dari BKM di Kelurahan yang bersangkutan.
3. 22.Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok yang dibentuk oleh BKM untuk mengerjakan kegiatan infrastruktur sosial dan ekonomi bergulir di masyarakat.
4. 23.Biaya Operasional yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya operasional pelaksanaan yang diberikan kepada BKM untuk menunjang kegiatan. 5
5. 24.Rembug Warga Kelurahan yang selanjutnya disingkat RWK adalah rembug warga Kelurahan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan antara warga dan BKM.
6. 25.Rembug Warga Tahunan yang selanjutnya disingkat RWT adalah rembug warga yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban BKM.
7. 26.Unit Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pengelola kegiatan ekonomi bergulir di BKM.
8. 27.Unit Pengelola Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah unit yang bertugas memonitoring kegiatan lapangan yang sifatnya infrastruktur.
9. 28.Unit Pengelola Sosial yang selanjutnya disingkat UPS adalah unit yang bertugas mengadakan kegiatan sosial dan pelatihan-pelatihan di masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan BKM.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.membantu kelancaran program-program pemerintah kelurahan dalam hal pelaksanaan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.membantu pemerintah kelurahan dalam pembangunan melalui pemberdayakan masyarakat;
3. c.membantu pemerintah kelurahan dalam menggali potensi masyarakat guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. d.menciptakan BKM sebagai wadah musyawarah dan mupakat di tingkat Kelurahan yang aspiratif, transparan, dan akuntabel.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1)BKM merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal yang berkedudukan di Kelurahan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam Pembangunan. 6
(2)Dalam proses pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kecamatan atas dasar musyawarah mufakat para ketua BKM Kelurahan dapat membentuk Forum BKM Kecamatan selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
(3)Dalam proses perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Bekasi atas dasar musyawarah Ketua Forum BKM Kecamatan dapat membentuk Forum BKM Kota Bekasi selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi yang berkedudukan di Kota Bekasi.

Pasal 4

(1)BKM Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra pelaksana pembangunan.
(2)Forum BKM Kecamatan selanjutnya disebut Forum BKM Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kecamatan dan merupakan mitra dalam koordinasi pembangunan.
(3)Forum BKM Kota Bekasi selanjutnya disebut Forum BKM Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Bekasi dan merupakan mitra dalam koordinasi pembangunan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, BKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.menggerakan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
d.membantu peningkatan keterpaduan semua program;
e.menumbuh kembangkan dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
f.mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
g.meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah;
h.melakukan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan; 7
i.meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan;
j.memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna;
k.meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana; mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
l.meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
m.meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Pengurus BKM mempunyai hak sebagai berikut :
1. a.mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah;
2. b.memilih dan dipilih sebagai pengurus BKM.
(2)Pengurus BKM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. a.turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi BKM;
2. b.turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah BKM;
3. c.membuat laporan kegiatan secara periodik kepada pemerintah kelurahan.

BAB IV

PEMBENTUKAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 7

Keanggotaan BKM adalah Warga Negara Republik Indonesia dan penduduk Kelurahan setempat.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi BKM terdiri dari :
1. a.Pimpinan kolektif BKM;
2. b.Kesekretariatan.
(2)Pimpinan kolektif BKM terdiri dari 9 (sembilan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. 8
(3)Pengurus BKM terdiri dari :
1. a.satu orang koordinator pimpinan kolektif merangkap anggota;
2. b.delapan orang anggota pimpinan kolektif.
(4)Kesekretariatan BKM terdiri dari :
1. a.Sekretaris BKM
2. b.Unit Pengelola Keuangan (UPK);
3. c.Unit Pengelola Lingkungan (UPL);
4. d.Unit Pengelola Sosial (UPS);
5. e.Unit Pengelola Program (UPP).
(5)Pengurus kesekretariatan BKM sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator pimpinan kolektif BKM berdasarkan hasil musyawarah pimpinan kolektif BKM.

Pasal 9

Pengurus BKM dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajad;
d.berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah;
e.sehat jasmani dan rohani;
f.berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
g.berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan minimal 6 bulan dan dibuktikan dengan KTP/KK;
h.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
i.bersedia dicalonkan menjadi Anggota atau Pengurus BKM di Kelurahan yang bersangkutan;
j.mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan mesyarakat;
k.dapat dukungan sedikitnya 1/3 dari jumlah RW di Kelurahan setempat;
l.tidak menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
m.mendapatkan mandat dari ketua RW dimana yang bersangkutan tinggal;
n.bukan PNS, TNI dan Polri, pengurus Patai Politik;
o.tidak ada ikatan darah dan keluarga. 9