DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 152 Tahun 2020

Nomor: 152
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan mengatur tentang Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pemberian Bantuan Hukum; Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Pengawasan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 8 Seri E). 3 Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
2.Berita Acara Rapat Pembahasan draft Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Nomor: 180/BA.1530/SETDA.Huk Tanggal 17 Desember 2020. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang melaksanakan tugas dibidang hukum.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang memeiliki identitas dan terdaftar dalam administrasi kependudukan Kota Bekasi yang sedang menghadapi masalah hukum;
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum;
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan;
9.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan nuntuk menyelesaikannya;
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelsaikannya; 4
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum;
12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum;
13.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum;
14.Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntanbilitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan hukum.

BAB III

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi;

a.pemberian bantuan hukum;
b.penyaluran dana; dan
c.pengawasan dan evaluasi. 5

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum;
2. b.keterangan akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. c.Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
4. d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Bantuan Hukum;
5. e.nomor rekening Pemberi Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan fotokopi halaman pertama buku tabungan.
(3)Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
(4)Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk penanganan:
1. a.Bantuan Hukum secara litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara non litigasi.

Pasal 6

Standar Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara:

a.pidana;
b.perdata; dan
c.Tata Usaha Negara.

Pasal 7

Standar Bantuan Hukum secara non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, dilaksanakan dalam kegiatan:

a.mediasi; dan
b.negosiasi 6

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
1. a.tersangka;
2. b.terdakwa; atau
3. c.terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.penghadiran saksi dan/atau ahli;
7. g.upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
1. a.penggugat/pemohon; atau
2. b.tergugat/termohon; 7
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
8. h.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
7. g.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
8. h.penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
9. i.tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
1. a.penggugat; 8
2. b.penggugat intervensi; atau
3. c.tergugat II intervensi.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
6. f.pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
7. g.pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
8. h.penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik atau duplik dan kesimpulan
10. j.penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata.
(2)Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
(3)Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
(4)Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu.
(5)Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
(6)Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali. 9
(7)Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.
(8)Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…