DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa Kota Bekasi. Terdiri atas 11 Bab dan 41 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan penduduk dengan katagori ekonomi lemah di Kota Bekasi, maka rumah susun umum yang dibangun Pemerintah menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau dengan lingkungan yang nyaman, sehat, harmonis, aman dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk mengelola rumah susun umum, diperlukan pengaturan oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga rumah susun umum dapat diperasionalkan secara berdaya guna dan berhasil guna;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa Kota Bekasi. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan oleh Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM SEWA KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah susun.
7.Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah berupa rumah susun umum sewa yang fungsinya meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan kepemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai tugas pengelolaan rumah susun umum sewa.
10.Pengelola adalah UPT atau suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun umum sewa.
11.Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok MBR yang menempati rumah susun umum sewa dengan cara menyewa.
12.Perhimpunan Penyewa Satuan Rumah Susun Umum Sewa yang selanjutnya disingkat sebagai PPSRS ialah paguyuban/perkumpulan yang beranggotakan para penghuni rumah susun umum sewa.
13.Prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama kawasan atau lingkungan perumahan dan permukiman, yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bermukim yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
14.Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk penunjang kawasan atau lingkungan rumah susun umum sewa.
15.Utilitas umum adalah fasilitas penunjang kawasan atau lingkungan perumahan dan permukiman untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial budaya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa berasaskan pada :

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan; 5
c.keterjangkauan dan kemudahan;
d.keefisienan dan kemanfaatan;
e.kemandirian dan kebersamaan;
f.kemitraan;
g.keserasian dan keseimbangan;
h.keterpaduan;
i.kesehatan;
j.kelestarian dan keberkelanjutan;
k.keselamatan dan kenyamanan; dan
l.keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Pasal 3

Pengelolaan rumah susun umum sewa bertujuan untuk :

a.menjamin terwujudnya rumah susun umum sewa yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c.mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
d.mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
e.memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
f.memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;
g.menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun umum sewa yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
h.memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun umum sewa.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Rumah Susun Umum Sewa dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemanfaatan fisik bangunan rumah susun umum sewa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas; 6
b.kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni;
c.administrasi keuangan dan pemasaran yang mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatn hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan dan strategi pemasaran;
d.kelembagaan yang mencakup pembentukan, struktur, tugas, hak, kewajiban dan larangan badan pengelola serta peran Pemerintah Kota Bekasi;
e.pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan
f.pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun umum sewa.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 5

(1)Pemanfaatan fisik bangunan rumah susun umum sewa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian.
(2)Pemanfaatan rumah susun umum sewa sebagaimana termasuk dalam ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
(3)Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana termaksud dalam ayat (2) meliputi :
1. a.jalan, tangga, selasar, drainase, sistem pembuangan limbah, persampahan dan air bersih;
2. b.sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga;
3. c.jaringan listrik dan perlengkapan pemadam kebakaran.
(4)Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus mempertimbangkan:
1. a.kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari;
2. b.pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan
3. c.struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.
(5)Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi standar pelayanan minimal.

Pasal 6

(1)Setiap orang yang menempati, menghuni, atau menyewa rumah susun umum sewa wajib memanfaatkan rumah susun umum sewa sesuai dengan fungsinya. 7
(2)Setiap orang dengan kategori MBR dapat menyewa rumah susun umum sewa.

Pasal 7

(1)Rumah susun umum sewa yang memperoleh kemudahan dari Pemerintah hanya dapat disewa oleh MBR.
(2)Setiap orang yang menyewa rumah susun umum sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain karena hubungan kekerabatan atau pewarisan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan.
(3)Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian sewa rumah susun umum sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. a.pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen prasarana, sarana dan utilitas rumah susun umum sewa hanya dapat dilakukan oleh pengelola;
2. b.elemen adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yanag membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
3. c.penataan dan pengaturan barang dalam sarana rumah susun umum sewa tidak menghalangi jendela yang dapat menghalangi sirkulasi udara dan cahaya;
4. d.penempatan sekat antar ruang tidak menganggu struktur bangunan;
5. e.pemanfaatan dapur, ruang jemur dan bak mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.
(2)UPT/Badan Pengelola dapat mengusulkan penambahan bangunan Rumah susun umum sewa dan sarana, prasarana dan/atau utilitas lain yang belum tersedia.

Pasal 9

Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a.satuan bukan hunian yang ada pada bangunan rumah susun umum sewa hanya dipergunakan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain tanpa seizin pengelola; 8
b.pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukan bagi usaha kecil dan harus mendapat izin dari pengelola;
c.satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni rumah susun umum sewa
d.pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas batas satuan tersebut
e.pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai izin dan ketetapan pengelola; dan
f.pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus, ruang serba guna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan ruang bukan hunian bangunan rumah susun umum sewa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan rumah susun umum sewa, wajib memperhatikan hal berikut :
1. a.pemanfaatan bagian atas (roof) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan rumah susun umum sewa;
2. b.pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
3. c.ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
4. d.dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan benda yang bobotnya tidak lebih dari 5 (lima) kilogram.
(2)Pemanfaatan bangunan rumah susun umum sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan pengelola.
(3)Pemanfaatan prasarana dan sarana oleh penghuni tidak bnoleh menganggu ketenangan dan kenyamanan penghuni lain.
(4)Pemanfaatan bangunan rumah susun umum sewa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penghuni sesuai perjanjian sewa-menyewa.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…