DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Taman di Kota Bekasi. Terdiri atas 17 Bab dan 31 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Taman merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan ruang terbuka hijau yang bersifat publik, dimana mencakup penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, kebudayaan, dan pariwisata saling mendukung satu sama lainnya;
c.bahwa Taman diperlukan untuk melestarikan lingkungan dalam upaya meningkatkan dan menjaga kualitas hidup yang sehat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman di Kota Bekasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 3 Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Penataan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung;
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
19.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 4 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaiaman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
21.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Taman Kota adalah ruang terbuka hijau dalam wilayah kota berupa komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direkayasa dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan baik tanaman alami maupun buatan;
8.Jalur Hijau adalah jalur lahan terbuka yang meliputi Jalur Hijau Tepi Sungai, Irigasi, Sempadan Pantai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur pejalan kaki/pedestrian Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Dibawah Jembatan Layang, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
9.Kawasan Hijau adalah RTH dalam bentuk Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tata kota.
10.Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
11.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12.RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13.RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
14.Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Taman Kota dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Taman Kota yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
15.Taman Pedestrian adalah komponen taman dan dekorasi kota yang berada pada ruang milik jalan, dengan tetap mengutamakan kenyamanan pengguna pedestrian.
16.Taman pulau jalan adalah komponen taman dan dekorasi kota yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan.
17.Taman Median Jalan adalah komponen taman dan dekorasi kota sebagai pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan & strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bekasi.
19.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 6 disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman Pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
21.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Bekasi untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
23.Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
24.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
25.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungannya.
27.Koefisian Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai.
28.Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiri atas jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
29.Fasilitas Sosial adalah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat 7 dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
30.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Bekasi adalah penjabaran RTRW Provinsi Jawa Barat ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.
31.Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RDTR Kota Bekasi adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
32.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan Kota Bekasi serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.
34.Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
35.Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan yang berasal dari kawasan yang dimaksud atau didatangkan dari luar kawasan yang meliputi pohon, perdu/semak hias, dan rumput.
36.Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 15 cm (lima belas centimeter), berketinggian minimal 3 (tiga) meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari.
37.Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 (satu) sampai 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter.
38.Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 (dua) meter.
39.Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
40.Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Taman Kota.
41.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta 8 mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.
42.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
43.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c.keberlanjutan;
d.koordinasi;
e.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
f.keterbukaan;
g.kebersamaan dan kemitraan;
h.pelindungan kepentingan umum;
i.kepastian hukum dan keadilan; dan
j.akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan Taman;
b.mengelola Taman secara terencana, sistematis, dan terpadu; dan
c.menciptakan Taman yang serasi, selaras dan seimbang, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial-budaya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai berikut:

a.kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi;
b.area pengembangan keanekaragaman hayati;
c.area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
d.tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
e.pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
f.pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
g.penyediaan RTH yang bersifat publik;
h.meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat 9 dalam mengelola RTH;dan
i.sarana untuk mencerminkan identitas Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Taman meliputi :

a.perencanaan;
b.fungsi dan jenis Taman;
c.penataan taman;
d.pemeliharaan taman;
e.pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan pembangunan Taman di Kota Bekasi berpedoman pada RTRW, RDTR, dan RTBL.
(2)Perencanaan pembangunan Taman Kota dituangkan ke dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
(3)Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Taman dalam melaksanakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan mengedepankan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekologis, sosisal budaya, ekonomi, dan estetika.
(4)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Taman Kota memperhatikan RDTR dan RTR Kawasan Strategis.

BAB V

FUNGSI DAN JENIS TAMAN

Pasal 7

(1)Fungsi Taman meliputi fungsi ekologis, sosisal budaya, ekonomi, dan estetika.
(2)Fungsi ekologis yang terdiri atas:
1. a.pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
2. b.tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
3. c.pengendali pencemaran dan kerusakan tanah air dan udara; dan
4. d.pengendali Tata Air.
(3)Fungsi sosial budaya yang terdiri atas: 10
1. a.sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
2. b.tempat rekreasi dan pariwisata;
3. c.sarana pengembangan budaya daerah;
4. d.sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga kota; dan
5. e.sarana pendidikan penelitian dan pelatihan.
(4)Fungsi ekonomi yang terdiri atas:
1. a.sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
2. b.sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan hidup.
(5)Fungsi estetika yang terdiri atas:
1. a.sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan
2. b.sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbangun.

Pasal 8

Jenis Taman yang diatur meliputi RTH Publik skala Kota, berupa :

a.Hutan Kota;
b.Taman Kota;
c.Taman Lingkungan;
d.Taman Pedestrian, Pulau Jalan, dan Median Jalan;
e.Taman dengan fungsi tertentu;
f.Taman Ruang Terbuka Non Hijau.

Pasal 9

(1)Hutan Kota berfungsi sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:
1. a.memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
2. b.meresapkan air;
3. c.menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
4. d.mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
(2)Hutan Kota terdiri dari variasi komunitas vegetasi pepohonan, perdu, dan penutup tanah, dengan luasan ruang hijau sebesar 90% (sembilan puluh persen)-100% (seratus persen).

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…