DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 16.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 4 Seri E); 17.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E); 4 18.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 8 Seri E); 19.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1); 20.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 21.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 5 Seri E); 22.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 23.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri D); 5
24.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 7 Seri E), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan angka 5 diubah dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 6A, angka 6B dan angka 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
6.Pejabat Penerbit adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin. 6A. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengusaha dalam tertib berusaha dan untuk tujuan lainnya. 6 6B. Penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana dibidang perdagangan. 6C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perizinan yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
7.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, yang selanjutnya dibaca menjadi Pasar Rakyat.
9.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10.Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha. 7
14.Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
15.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
17.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Bekasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
18.Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
19.Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
20.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
21.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
22.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
23.Departement Store atau Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barangbarang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 8
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pendirian usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko modern sebagaimana dimaksud dilakukan pengaturan sebagai berikut :

a.Minimarket dengan luas bangunan kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional;
b.Supermarket dan Departement Store dengan luas bangunan 400 m 2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m 2 (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 1500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar tradisional;
c.Hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan diatas 5000 m 2 (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 2500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar tradisional.
1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Untuk melakukan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan sedangkan untuk toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan perkulakan.
(2)Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
(3)Dalam hal pelaku usaha telah memiliki toko modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai, wajib melakukan kemitraan.
(4)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

4.Ketentuan Pasal 17 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dengan melampirkan :

a.KTP; 9
b.akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
c.rekomendasi peruntukan lahan (Advice Planning);
d.surat izin lokasi dan izin prinsip pemanfaatan ruang;
e.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dari instansi yang berwenang, kecuali untuk minimarket;
f.surat izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai peruntukan;
g.dihapus;
h.apabila luas bangunan antara 750 m 2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) – 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi) dilengkapi UKL-UPL, jika luas bangunan diatas 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi) dilengkapi AMDAL;
i.surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan (khusus Minimarket);
j.rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan.
1. 5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern.
(2)Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, Pemerintah Daerah mewajibkan :
1. a.pusat perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional;
2. b.membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.
(3)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
(4)Toko Modern dengan berbentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
(5)Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya didalam toko modern, untuk menggunakan merk milik toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri. 10

6.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pelaku usaha toko modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3). Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka istilah Toko Modern dibaca menjadi Toko Swalayan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 18 Nopember 2019 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 18 Nopember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 19 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (21/275/2019)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 16.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 4 Seri E); 17.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E); 4 18.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 8 Seri E); 19.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1); 20.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 21.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 5 Seri E); 22.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 23.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri D); 5
24.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 7 Seri E), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan angka 5 diubah dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 6A, angka 6B dan angka 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
6.Pejabat Penerbit adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin. 6A. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengusaha dalam tertib berusaha dan untuk tujuan lainnya. 6 6B. Penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana dibidang perdagangan. 6C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perizinan yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang perdagangan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
7.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, yang selanjutnya dibaca menjadi Pasar Rakyat.
9.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10.Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha. 7
14.Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
15.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16.Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
17.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Bekasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
18.Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
19.Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
20.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
21.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
22.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
23.Departement Store atau Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barangbarang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 8
2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pendirian usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko modern sebagaimana dimaksud dilakukan pengaturan sebagai berikut :

a.Minimarket dengan luas bangunan kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional;
b.Supermarket dan Departement Store dengan luas bangunan 400 m 2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m 2 (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 1500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar tradisional;
c.Hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan diatas 5000 m 2 (lima ribu meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 2500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar tradisional.
1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Untuk melakukan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan sedangkan untuk toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan perkulakan.
(2)Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
(3)Dalam hal pelaku usaha telah memiliki toko modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai, wajib melakukan kemitraan.
(4)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

4.Ketentuan Pasal 17 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dengan melampirkan :

a.KTP; 9
b.akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
c.rekomendasi peruntukan lahan (Advice Planning);
d.surat izin lokasi dan izin prinsip pemanfaatan ruang;
e.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dari instansi yang berwenang, kecuali untuk minimarket;
f.surat izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai peruntukan;
g.dihapus;
h.apabila luas bangunan antara 750 m 2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) – 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi) dilengkapi UKL-UPL, jika luas bangunan diatas 10.000 m 2 (sepuluh ribu meter persegi) dilengkapi AMDAL;
i.surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan (khusus Minimarket);
j.rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan.
1. 5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern.
(2)Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, Pemerintah Daerah mewajibkan :
1. a.pusat perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional;
2. b.membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.
(3)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
(4)Toko Modern dengan berbentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
(5)Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya didalam toko modern, untuk menggunakan merk milik toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri. 10

6.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :