DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Konsep Dan Prinsip Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pola Kepemimpinan Organisasi Dan Tata Cara Penyeklenggaraan Kota Cerdas, Sumber daya Manusia Infrastuktur Teknologi Informasi Dan komunikasi Serta Perangkat Lunak, Pusat Kendali, Keamanan Data Dan Informasi, Partipasi Dan Peran serta Stakeholder, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pembiayaan, Kemitaraan Dan Peran serta Masyarakat Serta Dunia Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas, Insentif Dan Penghargaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya Kota Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat serta secara berkelanjutan;
c.bahwa dalam rangka melakukan inovasi dan/atau pembaharuan yang berkesinambungan, terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran maka diperlukan Rencana Induk Kota Cerdas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Pusat Kendali (Command Centre) bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan/wilayah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
10.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11.Kota Cerdas adalah konsep pengelolaan kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
12.Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) adalah konsep atau langkah lanjutan dari e-Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
13.Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (Smart Branding) adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasaan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
14.Ekonomi Cerdas (Smart Economy) adalah tumpuan utama Kota Pintar dalam mewujudkan konsep Kota Cerdas atau kota yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak.
15.Kehidupan Cerdas (Smart Living) adalah menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal anda hanya melalui perangkat mobile anda di manapun dan kapanpun. 5
16.Masyarakat Yang Cerdas (Smart Society) adalah masyarakat menggunakan Teknologi Informasi sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
17.Lingkungan Hidup Yang Cerdas (Smart Environment) adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
18.Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah dan unsur pendukung Kota Cerdas.
19.Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21.Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
22.Alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
23.Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
24.Berbagi Pakai adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber daya tersebut.
25.Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
26.Digital Transformation adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
27.Internet of Things yang selanjutnya disingkat IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi ko-operatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data capture yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan dan interoperabilitas. 6
28.Big Data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data.
29.Machine to Machine Learning adalah teknik Artificial Intelligence yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.
30.Artificial Intelligence merupakan Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan.
31.Perangkat Keras komputer (hardware) adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
32.Data Centre adalah sebuah ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.
33.Jaringan Data dan Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih device (alat, seperti komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet.
34.Bandwidth adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer channel, biasanya dilambangkan dengan bit per second atau Hertz.
35.Assesment Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Kota Cerdas adalah agar Pemerintah Kota Bekasi mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, ketersediaan infrastruktur serta berbagai layanan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup warganya, yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. 7

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kota Cerdas untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Cerdas, yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
b.pola kepemimpinan, organisasi dan tata cara penyelenggaraan Kota Cerdas;
c.sasaran dan program prioritas penyelenggaraan Kota Cerdas;
d.sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat lunak;
e.pusat kendali (command centre);
f.keamanan data dan informasi;
g.hak dan kewajiban stakeholder;
h.monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kota Cerdas;
i.pembiayaan; dan
j.insentif, penghargaan dan sanksi.

BAB III

KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

Pasal 5

Konsep penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi :

a.pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
b.pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, terowongan, rel, komunikasi, air, listrik. Dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk mengingkatkan kesejahteraan kota;
c.pengelolaan kota sehingga membuat kota menjadi lebih efisien dan layak huni.
d.pengelolaan kota dengan dukungan Digital Transformation berupa penggunaan IoT, Big Data, Machine to Machine Learning dan Artificial Intelligence. 8

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas terdiri atas :

a.inklusif;
b.proaktif;
c.beradaptasi;
d.berkelanjutan;
e.human-centric;
f.memelihara;
g.transparan;
h.aman;
i.inovasi;
j.kreatif;
k.interoperabilitas;
l.integrasi.

BAB IV

POLA KEPEMIMPINAN, ORGANISASI DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

Pasal 7

(1)Pola kepemimpinan birokratif adaptif yang berwawasan wirausaha dalam pengelolaan Daerah.
(2)Pemerintah Daerah Kota mengelola kota secara profesional memecahkan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Organisasi penyelenggaraan Kota Cerdas terdiri dari :

a.Dewan Kota Cerdas; dan
b.Tim Pelaksana Kota Cerdas. 9

Pasal 9

(1)Dewan Kota Cerdas merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kota Cerdas, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kota dan unsur pendukung lainnya, dengan unsur sebagai berikut :
1. a.Pemerintah Daerah Kota;
2. b.akademisi;
3. c.masyarakat;
4. d.dunia usaha.
(2)Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.unsur pendukung lainnya.
(3)Tugas utama Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
1. a.menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Kota Cerdas;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Kota Cerdas;
3. c.memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kota Cerdas.
(4)Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Tim Pelaksana Kota Cerdas merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan program Kota Cerdas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 10

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…