DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Februari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi perlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
10.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2007 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI. Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan angka 28, angka 34, angka 35 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5.Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7.Camat adalah Camat di Kota Bekasi.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
9.Lurah adalah Lurah di Kota Bekasi.
10.Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh lurah.
11.Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Camat.
12.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
14.Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di tingkat Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan.
15.Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 5
16.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar.
22.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
23.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
25.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 6
27.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 28.Kartu Tanda Penduduk Electronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah KTP yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 29.Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
3. 30.Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana.
4. 31.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
5. 32.Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
6. 33.Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
7. 34.KTP-el untuk Keperluan khusus adalah KTP-el yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.
8. 35.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas. 7
9. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dan Instasi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Setiap keluarga di daerah wajib memiliki KK.
(2)KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(3)KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

4.Ketentuan ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10) ayat (11) ayat (13) diubah dan ayat (12) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)Orang asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin Tinggal Tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
(3)KTP-el untuk keperluan khusus diterbitkan oleh instansi pelaksana atas permintaan pimpinan instansi dengan alasan jelas. 8
(4)KTP-el diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(5)Instansi Pelaksana melakukan koordinasi antara lain dengan Instansi, BUMN/D, Perusahan, Perbankan mengenai pemberlakuan KTP-el secara nasional.
(6)Penduduk daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari kerja setelah masa berlakunya berakhir.
(7)Penduduk daerah wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian.
(8)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
(9)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
(10)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku bagi penduduk daerah yang telah memiliki NIK.
(11)Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh instansi pelaksanan secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
(12)Dihapus.
(13)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan ayat (1) huruf a diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Masa berlaku KTP-el :
1. a.untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup;
2. b.untuk orang asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Tetap.
(2)Dihapus

6.Ketentuan Pasal 16 dihapus. 9
7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dalam KTP-el dimuat foto berwarna, dengan ketentuan:
1. a.Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah, atau;
2. b.Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang foto berwarna biru.
(2)Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 70% tampak wajah.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2)Pembetulan KTP-el sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
(3)Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

9.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Setiap penduduk WNI yang pindah datang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai salah satu dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
(4)Setiap penduduk yang pindah keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
(5)Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pindah. 10
(6)Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh Kepala Keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
(7)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

10.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Setiap orang yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di Daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
(2)Dihapus.
(3)Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar untuk :
1. a.perubahan KK, KTP-el bagi orang asing yang memliki Izin Tinggal Tetap;
2. b.perubahan SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
(4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

11.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi perlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
10.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2007 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

1.Ketentuan angka 28, angka 34, angka 35 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5.Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7.Camat adalah Camat di Kota Bekasi.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
9.Lurah adalah Lurah di Kota Bekasi.
10.Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh lurah.
11.Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Camat.
12.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
14.Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di tingkat Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan.
15.Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 5
16.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar.
22.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
23.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
25.Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
26.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 6
27.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
1. 28.Kartu Tanda Penduduk Electronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah KTP yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 29.Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
3. 30.Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana.
4. 31.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
5. 32.Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
6. 33.Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
7. 34.KTP-el untuk Keperluan khusus adalah KTP-el yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.
8. 35.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas. 7
9. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dan Instasi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Setiap keluarga di daerah wajib memiliki KK.
(2)KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(3)KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

4.Ketentuan ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9) ayat (10) ayat (11) ayat (13) diubah dan ayat (12) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
(2)Orang asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin Tinggal Tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
(3)KTP-el untuk keperluan khusus diterbitkan oleh instansi pelaksana atas permintaan pimpinan instansi dengan alasan jelas. 8
(4)KTP-el diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(5)Instansi Pelaksana melakukan koordinasi antara lain dengan Instansi, BUMN/D, Perusahan, Perbankan mengenai pemberlakuan KTP-el secara nasional.
(6)Penduduk daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari kerja setelah masa berlakunya berakhir.
(7)Penduduk daerah wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP-el kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian.
(8)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
(9)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
(10)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku bagi penduduk daerah yang telah memiliki NIK.
(11)Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh instansi pelaksanan secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
(12)Dihapus.
(13)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan ayat (1) huruf a diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Masa berlaku KTP-el :
1. a.untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup;
2. b.untuk orang asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Tetap.
(2)Dihapus

6.Ketentuan Pasal 16 dihapus. 9
7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dalam KTP-el dimuat foto berwarna, dengan ketentuan:
1. a.Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah, atau;
2. b.Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang foto berwarna biru.
(2)Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 70% tampak wajah.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2)Pembetulan KTP-el sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
(3)Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

9.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Setiap penduduk WNI yang pindah datang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai salah satu dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
(4)Setiap penduduk yang pindah keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
(5)Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pindah. 10
(6)Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh Kepala Keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
(7)Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

10.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Setiap orang yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di Daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
(2)Dihapus.
(3)Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar untuk :
1. a.perubahan KK, KTP-el bagi orang asing yang memliki Izin Tinggal Tetap;
2. b.perubahan SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
(4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

11.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :