DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan di Kota Bekasi melalui Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 3
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8.Peran serta kepemudaan adalah partisipasi pemuda dalam dinamika sosial (kehidupan) kemasyarakatan.
9.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16.Komunitas Remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda dan belum menikah.
17.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
18.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 4
19.Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.keterbukaan;
h.kepedulian;
i.partisipatif;
j.kebersamaan;
k.kesetaraan; dan
l.kemandirian.

BAB III

TUJUAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan kepemudaan dilakukan melalui :

a.penyadaran;
b.pemberdayaan;
c.pengembangan kepemimpinan;
d.kewirausahaan dan;
e.kepeloporan pemuda. 5

BAB IV

ARAH DAN STRATEGI

Pasal 5

Pelaksanan kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diarahkan berdasar karakteristik pemuda daerah Kota Bekasi, sehingga memiliki semangat, kepedulian, perubahan, keterbukaan, kejuangan, tanggungjawab dan sportivitas serta memiliki sifat kritis, inovatif, dinamis, progresif dan prospektif.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota Bekasi mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan kepemudaan di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota Bekasi bertanggungjawab memfasilitasi pendirian, pembentukan dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kelompok-kelompok kreatif kepemudaan menuju organisasi kepemudaan yang mandiri dan berdaya saing.

Pasal 9

(1)Kepemudaan dilakukan melalui strategi :
1. a.kompetisi dan apresiasi pemuda;
2. b.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan kompetensi keahlian yang dimiliki;
3. c.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.peningkatan pendidikan serta kapasitas pemuda;
5. e.memfasilitasi regenerasi dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan;
6. f.pendamping pemuda;
7. g.pelibatan pemuda dalam pendamping kegiatan kemasyarakatan;
8. h.peningkatan kepedulian pelestarian budaya; dan
9. i.pengembangan keterampilan berbasis budaya lokal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota. 6

BAB V

PELAKSANAAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah Kota Bekasi memfasilitasi setiap kegiatan penyadaran pemuda dalam menghadapi dan mengurangi resiko dampak negatif perubahan lingkungan sosial, baik domestik maupun global melalui kegiatan :

a.pendidikan akhlak mulia atau budi pekerti;
b.pendidikan wawasan kebangsaan;
c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis budaya lokal;
e.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
f.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan di Kota Bekasi melalui Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 3
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8.Peran serta kepemudaan adalah partisipasi pemuda dalam dinamika sosial (kehidupan) kemasyarakatan.
9.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16.Komunitas Remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda dan belum menikah.
17.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
18.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 4
19.Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.keterbukaan;
h.kepedulian;
i.partisipatif;
j.kebersamaan;
k.kesetaraan; dan
l.kemandirian.

BAB III

TUJUAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pelaksanaan kepemudaan dilakukan melalui :

a.penyadaran;
b.pemberdayaan;
c.pengembangan kepemimpinan;
d.kewirausahaan dan;
e.kepeloporan pemuda. 5

BAB IV

ARAH DAN STRATEGI

Pasal 5

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota Bekasi mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan kepemudaan di Daerah.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Kepemudaan dilakukan melalui strategi :
1. a.kompetisi dan apresiasi pemuda;
2. b.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan kompetensi keahlian yang dimiliki;
3. c.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.peningkatan pendidikan serta kapasitas pemuda;
5. e.memfasilitasi regenerasi dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan;
6. f.pendamping pemuda;
7. g.pelibatan pemuda dalam pendamping kegiatan kemasyarakatan;
8. h.peningkatan kepedulian pelestarian budaya; dan
9. i.pengembangan keterampilan berbasis budaya lokal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota. 6

BAB V

PELAKSANAAN KEPEMUDAAN

Pasal 10

a.pendidikan akhlak mulia atau budi pekerti;
b.pendidikan wawasan kebangsaan;
c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis budaya lokal;
e.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
f.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.