DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi Ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA KENDARAAN BUS UNTUK ANGKUTAN UMUM (TRANS PATRIOT) MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KE BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Kota Bekasi adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Peralatan Mesin.
6.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
7.Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PD. Mitra Patriot adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi.
8.Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PD. Mitra Patriot, peningkatan cakupan layanan transportasi umum dan peningkatan kinerja PD. Mitra Patriot.
(2)Penyertaan modal daerah pada PD. Mitra Patriot bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan publik dalam menyediakan transportasi umum untuk masyarakat Kota Bekasi;
2. b.investasi, secara berkelanjutan tanpa adanya untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali sepanjang layak kondisi dan layak jalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
4. d.memberikan laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENETAPAN ASET

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi Ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot. 5

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa kendaraan bus untuk angkutan umum massal (Trans Patriot) kepada PD. Mitra Patriot berbentuk penambahan modal.
(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bus Trans Patriot kepada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 5.941.430.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No Nama Barang Merk/Type Tahun Perolehan Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nilai Perolehan (Rp) 1 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7006 KQA MHMFE84P BHJ009039 4034TR86228 660.158.888 2 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7004 KQA MHMFE84P BHJ009041 4034TR86214 660.158.888 3 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7007 KQA MHMFE84P BHJ009037 4034TR86226 660.158.888 4 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7002 KQA MHMFE84P BHJ009040 4034TR86229 660.158.888 5 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7003 KQA MHMFE84P BHJ009038 4034TR86227 660.158.888 6 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7005 KQA MHMFE84P BHJ009055 4034TR86989 660.158.888 7 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7025 KPA MHMFE84P BHJ009054 4034TR86987 660.158.888 6

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 5

PD. Mitra Patriot diwajibkan untuk melaporkan neraca keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Setelah dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Daerah harus melakukan serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam harta kekayaan PD. Mitra Patriot.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 58 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyerahan Pengelolaan Bus Angkutan Massal Trans Patriot Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 79 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7026 KPA MHMFE84P BHJ009011 4034TR86132 660.158.888 9 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7027 KPA MHMFE84P BHJ009042 4034TR86215 660.158.896 Total 5.941.430.000 7

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Pebruari 2019 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Pebruari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (3/33/2019)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu untuk

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA KENDARAAN BUS UNTUK ANGKUTAN UMUM (TRANS PATRIOT) MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KE BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Kota Bekasi adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Peralatan Mesin.
6.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
7.Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PD. Mitra Patriot adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi.
8.Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PD. Mitra Patriot, peningkatan cakupan layanan transportasi umum dan peningkatan kinerja PD. Mitra Patriot.
(2)Penyertaan modal daerah pada PD. Mitra Patriot bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan pelayanan publik dalam menyediakan transportasi umum untuk masyarakat Kota Bekasi;
2. b.investasi, secara berkelanjutan tanpa adanya untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali sepanjang layak kondisi dan layak jalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
4. d.memberikan laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENETAPAN ASET

Pasal 3

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa kendaraan bus untuk angkutan umum massal (Trans Patriot) kepada PD. Mitra Patriot berbentuk penambahan modal.
(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bus Trans Patriot kepada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 5.941.430.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No Nama Barang Merk/Type Tahun Perolehan Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nilai Perolehan (Rp) 1 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7006 KQA MHMFE84P BHJ009039 4034TR86228 660.158.888 2 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7004 KQA MHMFE84P BHJ009041 4034TR86214 660.158.888 3 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7007 KQA MHMFE84P BHJ009037 4034TR86226 660.158.888 4 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7002 KQA MHMFE84P BHJ009040 4034TR86229 660.158.888 5 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7003 KQA MHMFE84P BHJ009038 4034TR86227 660.158.888 6 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7005 KQA MHMFE84P BHJ009055 4034TR86989 660.158.888 7 Microbus Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T 2017 B 7025 KPA MHMFE84P BHJ009054 4034TR86987 660.158.888 6

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 5

PD. Mitra Patriot diwajibkan untuk melaporkan neraca keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1)Setelah dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Daerah harus melakukan serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam harta kekayaan PD. Mitra Patriot.