DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab, Pemberdayaan, Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Penghargaan, Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi pertumbuhan lanjut usia yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup yang harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
c.bahwa dalam rangka memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia diperlukan pengaturan mengenai kesejahteraan lanjut usia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7.Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8.Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9.Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.
13.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 4
16.Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
18.Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan atau prestasi di bidang tertentu.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spriritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.perlindungan sosial; dan
8. h.bantuan sosial.
(3)Pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf h tidak diberikan kepada Lansia tidak potensial.
(4)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak diberikan kepada Lansia Potensial.

Pasal 3

(1)Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya Lansia wajib:
1. a.membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
2. b.mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan 5
3. c.memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 5

Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar Lansia tetap dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya, serta mampu berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan pada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial melalui upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial.

BAB V

PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA

Pasal 8

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. 6

Pasal 9

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.bimbingan beragama; dan
b.pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia.

Pasal 10

(1)Pelayanan kesehatan Lansia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
(2)Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
2. b.upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik dan gerontologik; dan
3. c.pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita kronis dan/atau penyakit terminal.
4. d.memberikan pelayanan di POSBINDU di setiap RW di kota Bekasi
5. e.menyiapkan pelayanan Santun Lansia di puskesmas kota Bekasi
6. f.membentuk kelompok senam lansia di masing-masing puskesmas.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…