DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2024

Nomor: 34
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Wakilota ini diatur tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung dan kebakaran lingkungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung; manajemen keselamatan kebakaran lingkungan; pembinaan dan pengendalian;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan. Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari potensi kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
8.Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
10.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
11.Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2022).
9.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10.Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola bangunan gedung;
11.Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
12.Pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
13.Fire Safety Manager adalah orang yang memimpin dan mengatur pelaksanaan MKKG dan MKKL dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.
14.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
15.Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
16.Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 m (empat meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
17.Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
18.Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
19.Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
20.Rencana Tindak Darurat Kebakaran yang selanjutnya disingkat RTDK adalah satu rencana atau plan yang memuat prosedur yang mengatur siapa harus berbuat apa pada saat terjadi keadaan darurat dalam satu bangunan gedung dalam hal ini kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.
21.Tanda Khusus adalah tanda yang digunakan oleh petugas MKKG dalam melaksanakan tugasnya yang dapat berupa baju rompi, topi, bendera dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh pengelola gedung.
22.Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai panduan baik administrasi maupun teknis terkait dengan pelaksanaan MKKG dan MKKL dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendayagunakan peran pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

a.pembentukan;
b.tahapan program kerja;
c.struktur organisasi;
d.tugas dan fungsi;
e.koordinasi; dan
f.sarana dan prasarana.

BAB II

MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG

Pasal 5

(1)Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.
(2)MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Fire Safety Manager yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
(3)Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi.
(4)Dalam hal Fire Safety Manager belum memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Dinas dapat memberikan materi pelatihan yang mencakup penyusunan tahapan program kerja, struktur organisasi, mengendalikan aktivitas dan pengawasan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai rencana kerja, Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK), serta Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Kebakaran.

Pasal 6

(1)MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
1. a.tahapan program kerja;
2. b.struktur organisasi;
3. c.tugas dan fungsi;
4. d.koordinasi;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.standar operasional prosedur dan RTDK;
7. g.pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran; dan
8. h.pengesahan.
(2)Pembentukan dan pelaksanaan MKKG harus dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 7

(1)Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKG, meliputi tahapan sebagai berikut :
1. a.sebelum terjadi kebakaran;
2. b.saat terjadi kebakaran; dan
3. c.setelah terjadi kebakaran.
(2)MKKG dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda khusus sebagai identitas diri untuk keperluan teknis MKKG.

Pasal 8

(1)Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
1. a.menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
2. b.menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
3. c.menyusun RDTK dan bencana lainnya;
4. d.merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
5. e.meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
6. f.menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni bangunan gedung; dan
7. g.melakukan koordinasi dengan Dinas.
(2)Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
1. a.melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada bangunan gedung;
2. b.melaksanakan upaya evakuasi penghuni bangunan gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban- korban akibat kebakaran dan/atau akibat bencana lainnya;
3. c.melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
4. d.membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
5. e.berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
(3)Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
1. a.menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen gedung tentang kejadian kebakaran atau bencana lain yang terjadi;
2. b.membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
3. c.membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran serta instansi terkait yang melakukan penelitian bangunan gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 9

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b, paling sedikit terdiri atas :
1. a.Penanggung jawab, yang terdiri atas:
  1. 1.Kepala;
  2. 2.Wakil Kepala;
  3. 3.Sekretaris; dan
  4. 4.Penanggung Jawab Lantai.
2. b.Pendukung, yang terdiri atas :
  1. 1.regu pemadaman kebakaran;
  2. 2.regu pemandu evakuasi;
  3. 3.regu komunikasi;
  4. 4.regu pengamanan barang dan berharga/dokumen;
  5. 5.regu pertolongan pertama kecelakaan;
  6. 6.regu keamanan; dan
  7. 7.regu teknisi.
(2)Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki surat keterangan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang diperoleh dari Dinas.
(3)Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.
(4)Struktur dan organisasi agar memperhatikan lampiran 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, yakni:
1. a.Bentuk struktur organisasi MKKG tergantung pada situasi dan kondisi bangunan Gedung masing-masing, dan klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakarannya.
2. b.Bila terdapat unit bangunan lebih dari satu, maka setiap unit bangunan Gedung mempunyai MKKG masing-masing dan dipimpin oleh Koordinator MKKG Unit Bangunan.

Pasal 10

(1)Tugas MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung.
(2)Fungsi MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.perencanaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung;
2. b.pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran;
3. c.pelatihan personel dan penghuni;
4. d.pelaksanaan pemadaman tahap awal;
5. e.pelaksanaan penyelamatan jiwa;
6. f.pelaksanaan evakuasi penghuni;
7. g.penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa; dan
8. h.berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa.
(3)Pelaksanaan tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Dinas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Bentuk laporan terhadap pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit harus memuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…