DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Propemperda, Perubahan Propemperda, Partisipasi Masyarakat, Penyebarluasan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
8.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

(1)Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. a.judul Rancangan Peraturan Daerah;
2. b.materi yang diatur; dan
3. c.keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 4

(1)Penyusunan Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(2)Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
(3)Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah. 5
(4)Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung; dan
2. b.APBD.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Peraturan Daerah yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
1. a.penataan kecamatan; dan
2. b.penataan kelurahan.

Pasal 6

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda karena alasan:

a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c.mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
d.perintah dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 7

(1)Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dari DPRD dilakukan setelah dikaji oleh Bapemperda.
(2)Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dari Wali Kota dilakukan setelah dikaji oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
(3)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB III

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi hukum dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada kepala Perangkat Daerah; dan
2. b.melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
(2)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(3)Penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja anggaraan Perangkat Daerah setiap tahunnya.
(4)Dalam hal Perangkat Daerah telah menyusun Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah, Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertakan dalam penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda. 7

Pasal 10

(1)Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disusun dalam matriks bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
(2)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…