DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis BUMD, Tata Cara Pendirian, Permodalan, Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Organ dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Penugasan Pemerintah Daerah Kepada BUMD, Kerja Sama, Penggunaan Laba, Upaya Penyehatan BUMD, Kepailitan, Anak Perusahaan, Privatisasi BUMD, Perubahan Bentuk Hukum, Penggabungan, Pelebuhan, dan Pengambilalihan, Pembubaran BUMD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut untuk profesional sehingga mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Wali Kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
9.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
13.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
16.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
17.Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
18.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
20.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
21.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
22.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Wali Kota.
23.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
24.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
25.Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
26.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
28.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
29.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
30.Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
31.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
32.Modal dasar adalah modal utama Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah yang dipisahkan.
33.Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.
34.Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang berasal dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga.
35.Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
36.Dinas adalah Dinas Pemerintah Kota yang menyelenggarakan urusan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis BUMD;
b.tata cara pendirian;
c.permodalan;
d.kepemilikan;
e.tata kelola perusahaan yang baik;
f.organ dan kepegawaian;
g.perencanaan dan pelaporan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.monitoring dan evaluasi;
j.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
k.penugasan pemerintah daerah kepada BUMD;
l.kerja sama;
m.penggunaan laba;
n.upaya penyehatan;
o.kepailitan;
p.privatisasi;
q.anak perusahaan
r.perubahan bentuk hukum BUMD;
s.penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, dan
t.pembubaran.

Pasal 3

Pengelolaan BUMD Kota Bekasi berdasarkan asas:

a.asas perencanaan, bahwa pengelolaan BUMD dijalankan sesuai dengan perencanaan program BUMD yang bersinergi dengan program pembangunan daerah;
b.asas tata kelola yang baik, berjalannya kegiatan BUMD didasari prinsip pengelolaan atau tata laksana manajemen yang profesional;
c.asas pengendalian dan pengawasan; pengelolaan BUMD harus menerapkan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk tetap menjaga pelaksanaan kegiatan BUMD sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan;
d.asas pertanggungjawaban, setiap bentuk pengelolaan BUMD dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e.asas kemanfaatan umum.

Pasal 4

Pengelolaan BUMD Kota Bekasi bertujuan:

a.mengoptimalkan peranan BUMD dalam memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota termasuk kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Daerah Kota sesuai dengan dinamika iklim dunia usaha berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
b.meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kota berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.meningkatkan investasi Daerah Kota dan memberdayakan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi; dan
d.menciptakan pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kota.

BAB II

JENIS BUMD

Pasal 5

(1)BUMD Kota Bekasi terdiri atas:
1. a.Perusahaan Umum Daerah (Perumda); dan
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
(2)Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perarturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perumda dinyatakan mulai berlaku.
(3)Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah Kota dan tidak terbagi atas saham.
(2)Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kota berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 7

(1)Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah Kota.
(2)Dalam hal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, kepemilikan saham Daerah Kota harus lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
(3)Penentuan Kepemilikan Saham Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.

BAB III

TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 8

(1)Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Dalam hal akan mendirikan BUMD, Pemerintah Daerah Kota melakukan paling sedikit:
1. a.membentuk tim pendirian BUMD;
2. b.menyusun analisis kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha;
3. c.mengajukan usulan rencana pendirian BUMD untuk dinilai Menteri;
4. d.membuat Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD;
5. e.membuat Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
6. f.menyiapkan dokumen kelengkapan inti perusahaan paling sedikit Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan surat keterangan domisili;
7. g.menyusun RKA BUMD sementara berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
8. h.memilih dan menetapkan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
9. i.menandatangani kontrak kinerja antara KPM atau RUPS dengan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
10. j.menyusun anggaran dasar.
(3)Wali Kota menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan menyertakan lampiran sekurang-kurangnya berupa:
1. a.dokumen laporan hasil analisis kebutuhan Daerah Kota;
2. b.dokumen laporan hasil analisis kelayakan bidang usaha;
3. c.ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
4. d.dokumen Peraturan Daerah tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. e.dokumen RPJMD.
(4)Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pendi rian BUMD, Direksi wajib memprioritaskan:
1. a.menyusun peraturan direksi;
2. b.menyusun dan merevisi Struktur Organisasi Tata Kerja;
3. c.merekrut pegawai;
4. d.menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
5. e.menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
6. f.menentukan Indikator Kinerja Utama pegawai.
(5)Pelaksanaan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi berpedoman pada RKA BUMD sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 9

(1)Analisis kebutuhan Daerah Kota untuk pendirian BUMD dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
1. a.pelayanan umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(2)Analisis kelayakan bidang usaha untuk pendirian BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
(3)Analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk dokumen yang berisi pernyataan layak atau tidaknya pendirian dan keberlangsungan usaha BUMD.
(4)Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi aspek:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.ketersediaan teknologi; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.
(5)Penyusunan Analisis Kebutuhan Daerah Kota dan analisis kelayakan bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2), dapat menggunakan tenaga profesional.
(6)Analisis Kebutuhan Daerah Kota berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan hasil analisis kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
(7)Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah Kota dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Bidang Usaha untuk pendirian BUMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Peraturan Daerah pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
6. f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
7. g.penggunaan laba.
(2)Dalam hal pendirian Perumda yang dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
1. a.pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
2. b.pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban Perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengalihan Kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…