DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2023

Nomor: 44
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan satuan pelindungan masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup; penyelenggaraan pelindungan masyarakat; perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat di kelurahan; tugas, hak dan kewajiban; pembinaan; pelaporan; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat di Daerah Kota Bekasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Inodonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);
13.Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 109); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH KOTA BEKASI. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
6.Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota dan Lurah.
7.Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
8.Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
9.Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
11.Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
12.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
13.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 5
14.Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
15.Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP Kota Bekasi, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi Pedoman dalam melaksanakan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

a.penyelenggaraan Linmas;
b.perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan dan pemberdayaan;
c.tugas, pokok dan kewajiban;
d.pelaporan; dan
e.pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Wali Kota Wajib menyelenggarakan Linmas.
(2)Penyelenggaraan Linmas Tingkat Kota dilaksanakan oleh Kasatpol PP.
(3)Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Pasal 6

(1)Dalam Penyelenggaraan Linmas Tingkat Kota, dibentuk Satgas Linmas Tingkat Kota. 6
(2)Satgas Linmas Tingkat Kota dan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)terdiri atas :
1. a.kepala Satgas Linmas;
2. b.anggota Satgas Linmas.
(2)Kepala Satgas Linmas sebagaimana ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Satpol PP.
(3)Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana ayat (1) huruf b, Aparatur bidang Linmas Satpol PP.
(4)Keanggotaan Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
1. a.bidang Pembinaan;
2. b.bidang Peningkatan Kapasitas;
3. c.bidang Penegahan dan Penanganan Bencana.
(5)Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
(6)Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
2. b.membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
3. c.membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. d.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
(7)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satgas Linmas dapat melibatkan Satlinmas.
(8)Struktur Organisasi Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

(1)Dalam Penyelenggaraan Linmas Tingkat Kecamatan, dibentuk Satgas Linmas Tingkat Kecamatan. 7
(2)Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas :
1. a.kepala Satgas Linmas;
2. b.anggota Satgas Linmas.
(2)Kepala Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana ayat (1) huruf a, untuk Tingkat Kecamatan dijabat oleh Camat atau Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
(3)Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana ayat (1) huruf b, Aparatur Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.
(4)Keanggotaan Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut :
1. a.bidang Pembinaan;
2. b.bidang Peningkatan Kapasitas;
3. c.bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana.
(5)Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
(6)Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
2. b.membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
3. c.membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. d.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
(7)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satgas Linmas Tingkat Kecamatan dapat melibatkan Satlinmas.
(8)Struktur Organisasi Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…