DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
c.bahwa dalam mendukung kelancaran tugas Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka lembaga masyarakat perlu dioptimalkan;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini terutama dalam upaya meningkatkan peran serta secara aktif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud huruf a, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali; 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5.Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah serta Kecamatan dan Kelurahan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9.Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
10.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
11.Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
12.Penduduk Kota Bekasi adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi.
13.Warga adalah yang berdomisili di lingkungan RT dan RW dan telah memiliki KTP dan/atau terdaftar di KK.
14.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. 5
16.Kepala Keluarga adalah :

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 17.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
2. 18.Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendikiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
3. 19.Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
4. 20.Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
5. 21.Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Lembaga RT dan RW dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi- fungsi Pemerintahan.

Pasal 3

Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.peningkatan pelayanan masyarakat;
b.peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c.pengembangan kemitraan;
d.pemberdayaan masyarakat; dan
e.pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. 6

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Tugas RT dan RW dalam membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah:

a.membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayananan kepada warga yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong.

Pasal 5

Untuk melaksanakan Tugas, RT dan RW mempunyai fungsi:

a.pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b.pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c.penanganan masalah-masalah sosial masyarakat;
d.pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
e.penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
f.mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat;
g.sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 6

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c.menaati peraturan perundang-undangan;
d.menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
e.membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 7

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 7

(1)Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(2)Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ketua RW dan hasil musyawarah diusulkan kepada Lurah.
(3)Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

(1)Setiap RT terdiri dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) Kepala Keluarga.
(2)Bagi penduduk yang bertempat tinggal dikawasan khusus, asrama, rumah susun, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri.
(3)Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Pasal 9

(1)RT dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(2)Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
(3)Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pemekaran atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
(4)Pemekaran atau penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah.

Pasal 10

(1)Pemekaran atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
(2)Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga.
(3)Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah dan Camat untuk mendapatkan persetujuan Walikota.
(4)Pemekaran, penghapusan,dan penggabungan batas RT tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Walikota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
c.bahwa dalam mendukung kelancaran tugas Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka lembaga masyarakat perlu dioptimalkan;
d.bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini terutama dalam upaya meningkatkan peran serta secara aktif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud huruf a, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali; 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5.Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah serta Kecamatan dan Kelurahan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9.Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
10.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
11.Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
12.Penduduk Kota Bekasi adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi.
13.Warga adalah yang berdomisili di lingkungan RT dan RW dan telah memiliki KTP dan/atau terdaftar di KK.
14.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. 5
16.Kepala Keluarga adalah :

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
1. 17.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
2. 18.Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendikiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
3. 19.Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
4. 20.Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
5. 21.Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.peningkatan pelayanan masyarakat;
b.peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c.pengembangan kemitraan;
d.pemberdayaan masyarakat; dan
e.pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. 6

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Tugas RT dan RW dalam membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah:

a.membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayananan kepada warga yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c.menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong.

Pasal 5

Untuk melaksanakan Tugas, RT dan RW mempunyai fungsi:

a.pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b.pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c.penanganan masalah-masalah sosial masyarakat;
d.pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
e.penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
f.mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat;
g.sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 6

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c.menaati peraturan perundang-undangan;
d.menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
e.membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 7

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 7

(1)Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(2)Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ketua RW dan hasil musyawarah diusulkan kepada Lurah.
(3)Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

(1)Setiap RT terdiri dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) Kepala Keluarga.
(2)Bagi penduduk yang bertempat tinggal dikawasan khusus, asrama, rumah susun, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri.
(3)Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Pasal 9

(1)RT dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dapat dimekarkan, dihapuskan atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(2)Pemekaran, Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada 8 ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
(3)Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pemekaran atau penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
(4)Pemekaran atau penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah.

Pasal 10

(1)Pemekaran atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.
(2)Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga.
(3)Hasil rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Lurah dan Camat untuk mendapatkan persetujuan Walikota.
(4)Pemekaran, penghapusan,dan penggabungan batas RT tersebut dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Walikota.