DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota serta memperhatikan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya.
c.bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan perumahan skala kecil di wilayah Kota Bekasi dan semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, maka diperlukan pengaturan pembangunan perumahan skala kecil yang tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang perumahan dan permukiman. 2
d.bahwa pembangunan perumahan skala kecil di Kota Bekasi perlu dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perumahan Skala Kecil Mandiri. Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3061);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentangKawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
15.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan; 4
16.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13 Seri E). 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUMAHAN SKALA KECIL MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bekasi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8.Perumahan skala kecil mandiri adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum terbatas sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni dengan luas lahan 3000 m 2 (tiga ribu meter persegi) sampai dengan 9000 m 2 (sembilan ribu meter persegi).
9.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 6
10.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunianyang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana Ibadah (Mushollah),utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.
11.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
12.Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
13.Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
14.Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumahan skala kecil mandiri dilaksanakan dengan berasaskan:

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.keefisienan dan kemanfaatan;
d.keterjangkauan dan kemudahan;
e.kemandirian dan kebersamaan;
f.kemitraan;
g.keserasian dan keseimbangan;
h.keterpaduan;
i.kesehatan;
j.kelestarian dan keberlanjutan; dan
k.keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perumahan skala kecil mandiri dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahandan permukiman; 7
b.mendukung penataan ruang kota melalui pengaturan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan;
c.meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan di kawasan perkotaan;
d.memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
e.menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
f.menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup perumahan skala kecil mandiri meliputi:

a.penyelenggaraan perumahan skala kecil mandiri;
b.penyediaan tanah;
c.hak dan kewajiban; dan
d.sanksi administrasi dan pidana.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN SKALA KECIL MANDIRI

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan perumahan skala kecil mandiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
(2)Penyelenggaraan perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pembangunan; dan
3. c.pemanfaatan.
(3)Perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup rumah, prasarana, sarana dan utilitasnya.
(4)Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibedakan menurut jenis dan bentuknya. 8

Pasal 6

(1)Jenis Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian, meliputi:
1. a.rumah komersial;
2. b.rumah umum; dan
3. c.rumah swadaya.
(2)Bentuk rumah berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan meliputi:
1. a.rumah tunggal;
2. b.rumah deret; dan
3. c.rumah susun.

Pasal 7

(1)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi.
(2)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan pada lahan dengan ketentuan luasan 3000m 2 (tiga ribu meter persegi) sampai dengan 9000 m 2 (sembilan ribu meter persegi).
(3)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada bentuk rumah susun.
(4)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri diwujudkan dalam bentuk rencana tapak.

Pasal 8

(1)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri wajib memperhatikan kesatuan sistem dengan prasarana perkotaan sekitarnya.
(2)Kesatuan sistem yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sistem drainase;
2. b.sistem jaringan jalan;
3. c.sistem persampahan;
4. d.sistem air bersih; dan
5. e.sistem pengolahan air limbah. 9
(3)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri harus menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan atas rekomendasi Perangkat Daerah terkait.
(4)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri wajib mempertimbangkan unsur kearifan lokal yang meliputi:
1. a.keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
2. b.sosial budaya masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kearifan lokal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
(2)Persyaratan teknis dan administrasi diatur sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota serta memperhatikan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya.
c.bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan perumahan skala kecil di wilayah Kota Bekasi dan semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, maka diperlukan pengaturan pembangunan perumahan skala kecil yang tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang perumahan dan permukiman. 2
d.bahwa pembangunan perumahan skala kecil di Kota Bekasi perlu dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perumahan Skala Kecil Mandiri. Mengingat : 1. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3061);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentangKawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
15.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan; 4
16.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13 Seri E). 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUMAHAN SKALA KECIL MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bekasi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8.Perumahan skala kecil mandiri adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum terbatas sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni dengan luas lahan 3000 m 2 (tiga ribu meter persegi) sampai dengan 9000 m 2 (sembilan ribu meter persegi).
9.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 6
10.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunianyang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana Ibadah (Mushollah),utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.
11.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
12.Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
13.Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
14.Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumahan skala kecil mandiri dilaksanakan dengan berasaskan:

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.keefisienan dan kemanfaatan;
d.keterjangkauan dan kemudahan;
e.kemandirian dan kebersamaan;
f.kemitraan;
g.keserasian dan keseimbangan;
h.keterpaduan;
i.kesehatan;
j.kelestarian dan keberlanjutan; dan
k.keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perumahan skala kecil mandiri dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahandan permukiman; 7
b.mendukung penataan ruang kota melalui pengaturan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan;
c.meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan di kawasan perkotaan;
d.memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
e.menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
f.menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup perumahan skala kecil mandiri meliputi:

a.penyelenggaraan perumahan skala kecil mandiri;
b.penyediaan tanah;
c.hak dan kewajiban; dan
d.sanksi administrasi dan pidana.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN SKALA KECIL MANDIRI

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan perumahan skala kecil mandiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
(2)Penyelenggaraan perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pembangunan; dan
3. c.pemanfaatan.
(3)Perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup rumah, prasarana, sarana dan utilitasnya.
(4)Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibedakan menurut jenis dan bentuknya. 8

Pasal 6

(1)Jenis Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian, meliputi:
1. a.rumah komersial;
2. b.rumah umum; dan
3. c.rumah swadaya.
(2)Bentuk rumah berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan meliputi:
1. a.rumah tunggal;
2. b.rumah deret; dan
3. c.rumah susun.

Pasal 7

(1)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi.
(2)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan pada lahan dengan ketentuan luasan 3000m 2 (tiga ribu meter persegi) sampai dengan 9000 m 2 (sembilan ribu meter persegi).
(3)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada bentuk rumah susun.
(4)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri diwujudkan dalam bentuk rencana tapak.

Pasal 8

(1)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri wajib memperhatikan kesatuan sistem dengan prasarana perkotaan sekitarnya.
(2)Kesatuan sistem yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sistem drainase;
2. b.sistem jaringan jalan;
3. c.sistem persampahan;
4. d.sistem air bersih; dan
5. e.sistem pengolahan air limbah. 9
(3)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri harus menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan atas rekomendasi Perangkat Daerah terkait.
(4)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri wajib mempertimbangkan unsur kearifan lokal yang meliputi:
1. a.keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
2. b.sosial budaya masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kearifan lokal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Perencanaan perumahan skala kecil mandiri harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
(2)Persyaratan teknis dan administrasi diatur sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.