DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Bekasi berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam domestik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit, dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8.Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub- sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
9.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
11.Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk pelaksanaan SPALD.
12.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat- sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
13.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
14.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15.Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan. 5
16.Pengelola air limbah domestik adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
17.Operator air limbah domestik terpusat adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
18.Operator air limbah domestik setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas :
1. a.tanggung jawab;
2. b.kelestarian dan berkelanjutan;
3. c.keterpaduan;
4. d.keadilan;
5. e.kehati-hatian;
6. f.partisipatif;
7. g.manfaat;
8. h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
9. i.pencemar membayar.
(2)Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
1. a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
2. b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
3. c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
4. d.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
(3)Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.ketentuan umum;
2. b.azas, tujuan dan ruang lingkup;
3. c.sistem pengelolaan air limbah domestik;
4. d.perencanaan;
5. e.konstruksi SPALD;
6. f.pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
7. g.pemanfaatan;
8. h.kelembagaan;
9. i.hak, kewajiban dan larangan; 6
10. j.peran serta masyarakat;
11. k.kerjasama;
12. l.SAKEP;
13. m.pembiayaan;
14. n.perizinan;
15. o.retribusi
16. p.pembinaan dan pengawasan;
17. q.ketentuan pidana;
18. r.ketentuan penyidikan;
19. s.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
20. t.ketentuan penutup.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

(1)Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) harus dilakukan secara domestikatis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

(1)SPALD meliputi :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Air limbah domestik terdiri dari :
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(3)Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan :
1. a.rencana tata ruang wilayah Kota;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.ketersediaan air bersih.
4. d.kemiringan tanah;
5. e.kedalaman muka air tanah; 7
6. f.permeabilitas tanah;
7. g.kemampuan pembiayaan.
8. h.rencana induk pengelolaan air limbah domestik;

Pasal 5

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-domestik pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 6

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi cuci kakus (MCK).
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 7

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 8
(2)Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 8

(1)Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) di awali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
(2)Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistim:
1. a.layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT); dan
2. b.layanan lumpur tinja tidak terjadwal (LLTTT).
(3)Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan paling lama 3 tahun sekali pada pelanggan yang sama.
(4)Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
1. a.prasarana utama;
2. b.prasarana; dan
3. c.sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. b.unit ekualisasi;
3. c.unit pemekatan;
4. d.unit pengeringan lumpur; 9
5. e.unit pengolahan lumpur hasil olahan; dan/atau
6. f.unit stabilisasi.
(4)Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.platform (dumping station);
2. b.kantor;
3. c.gudang dan bengkel kerja;
4. d.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
5. e.sumur pantau;
6. f.fasilitas air bersih;
7. g.alat pemeliharaan;
8. h.peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
9. i.pos jaga;
10. j.pagar pembatas;
11. k.pipa pembuangan;
12. l.tanaman penyangga; dan/atau
13. m.sumber energi listrik (Genset).
14. n.laboratorium.

Pasal 10

(1)Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b, meliputi :
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun. 10

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Bekasi berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun Nomor 6 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam domestik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit, dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8.Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub- sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
9.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
11.Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk pelaksanaan SPALD.
12.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat- sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
13.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
14.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15.Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan. 5
16.Pengelola air limbah domestik adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
17.Operator air limbah domestik terpusat adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
18.Operator air limbah domestik setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas :
1. a.tanggung jawab;
2. b.kelestarian dan berkelanjutan;
3. c.keterpaduan;
4. d.keadilan;
5. e.kehati-hatian;
6. f.partisipatif;
7. g.manfaat;
8. h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
9. i.pencemar membayar.
(2)Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
1. a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
2. b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
3. c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
4. d.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
(3)Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.ketentuan umum;
2. b.azas, tujuan dan ruang lingkup;
3. c.sistem pengelolaan air limbah domestik;
4. d.perencanaan;
5. e.konstruksi SPALD;
6. f.pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
7. g.pemanfaatan;
8. h.kelembagaan;
9. i.hak, kewajiban dan larangan; 6
10. j.peran serta masyarakat;
11. k.kerjasama;
12. l.SAKEP;
13. m.pembiayaan;
14. n.perizinan;
15. o.retribusi
16. p.pembinaan dan pengawasan;
17. q.ketentuan pidana;
18. r.ketentuan penyidikan;
19. s.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
20. t.ketentuan penutup.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

(1)Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) harus dilakukan secara domestikatis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 4

(1)SPALD meliputi :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Air limbah domestik terdiri dari :
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).
(3)Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan :
1. a.rencana tata ruang wilayah Kota;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.ketersediaan air bersih.
4. d.kemiringan tanah;
5. e.kedalaman muka air tanah; 7
6. f.permeabilitas tanah;
7. g.kemampuan pembiayaan.
8. h.rencana induk pengelolaan air limbah domestik;

Pasal 5

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-domestik pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 6

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi cuci kakus (MCK).
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 7

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 8
(2)Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 8

(1)Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) di awali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
(2)Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistim:
1. a.layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT); dan
2. b.layanan lumpur tinja tidak terjadwal (LLTTT).
(3)Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal dilakukan paling lama 3 tahun sekali pada pelanggan yang sama.
(4)Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
1. a.prasarana utama;
2. b.prasarana; dan
3. c.sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. b.unit ekualisasi;
3. c.unit pemekatan;
4. d.unit pengeringan lumpur; 9
5. e.unit pengolahan lumpur hasil olahan; dan/atau
6. f.unit stabilisasi.
(4)Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.platform (dumping station);
2. b.kantor;
3. c.gudang dan bengkel kerja;
4. d.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
5. e.sumur pantau;
6. f.fasilitas air bersih;
7. g.alat pemeliharaan;
8. h.peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
9. i.pos jaga;
10. j.pagar pembatas;
11. k.pipa pembuangan;
12. l.tanaman penyangga; dan/atau
13. m.sumber energi listrik (Genset).
14. n.laboratorium.

Pasal 10

(1)Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b, meliputi :
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun. 10