DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengarusutamaan Gender, yang meliputi Ketentuan Umum, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan PUG diatur dalam Peraturan Wali kota.

Pasal 7

(1)Dalam percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
(2)Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.
(4)Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi, advokasi PUG dan pelatihan kepada Perangkat Daerah sampai Kelurahan;
3. c.menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Wali Kota;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
8. h.menyusun profil Gender Daerah;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
10. j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah, yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG;
11. k.menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
12. l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di setiap Perangkat Daerah.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertugas membantu Pokja PUG Daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsif Gender.
(3)Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, memuat:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

a.mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya; dan
b.wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

a.mempromosikan PUG pada unit kerja;
b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
c.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
d.melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
e.mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
f.memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berfungsi:

a.memberikan saran berdasarkan permintaan responsif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
b.mewakili Perangkat Daerah dalam kegiatan PUG;
c.membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
d.menghadiri kegiatan yang relevan dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1)Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
(2)Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota.
(3)Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 14

(1)Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
1. a.pelaksanaan program dan kegiatan;
2. b.instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. c.sasaran kegiatan;
4. d.penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.permasalahan yang dihadapi; dan
6. f.upaya yang telah dilakukan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 15

(1)Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
(4)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
(5)Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 16

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PUG melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi:

a.penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan kelurahan;
b.penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
d.peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
e.strategi pencapaian kinerja.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…