DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Bekasi;
c.bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, dikelola oleh perusahaan serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah asing.
9.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
13.Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN dan BUMD di Kota Bekasi. 6
14.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
15.Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat LPTJSL adalah lembaga yang dibentuk bersifat adhoc untuk melaksanakan program TJSL dan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan TJSL di Kota Bekasi.
16.Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Bekasi.
17.Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian abitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas:

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.akuntabilitas; dan
l.berwawasan lingkungan. 7

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bekasi;
b.mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota;
c.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d.terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dengan Program Pemerintah Daerah;
e.terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah dengan dunia usaha;
f.terarahnya penyelenggaraan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan.
g.terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL;
h.terwujudnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TJSL.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan badan usaha. 8
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perseroan Terbatas;
2. b.Perseroan Komanditer;
3. c.Badan Usaha Milik Negara;
4. d.Badan Usaha Milik Daerah; dan
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kota Bekasi dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun.
(4)Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib :

a.melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
b.menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 7

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dilakukan melalui :

a.kebijakan Pemerintah berdasarkan program prioritas pembangunan Kota Bekasi;
b.partisipatif, yaitu berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui LPTJSL Kota Bekasi.

BAB IV

PENENTUAN BESARAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan. 9
(2)Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 3 % (tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak :
1. a.besaran dana dan atau program yang diberikan melalui LPTJSL sebesar 2 % (dua persen);
2. b.besaran dana dan atau program langsung kepada masyarakat sebesar 1 % (satu persen).
(3)Besaran dana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berupa Program Kegiatan.

BAB V

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Program TJSL meliputi :
1. a.program Pembangunan Pemerintah Daerah.
2. b.program langsung pada masyarakat.
(2)Program pembangunan yang dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. b.lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
3. c.kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Bekasi dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. d.pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional; 10
6. f.infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
7. g.sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. h.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, dan Kota.
(3)Program Langsung kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.program bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
2. b.program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
3. c.dalam program kemitraan meliputi aspek-aspek kegiatan :
  1. 1.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  2. 2.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  3. 3.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  4. 4.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  5. 5.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  6. 6.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  7. 7.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
(4)Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dapat berupa :
1. a.hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
2. b.penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
3. c.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
4. d.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 11
5. e.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
6. f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

(1)LPTJSL Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)LPTJSL memiliki fungsi antara lain :
1. a.melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Bekasi;
2. b.melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
4. d.memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3)LPTJSL memiliki tugas antara lain :
1. a.mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah;
3. c.melaksanakan pelaporan program atau kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Bekasi;
c.bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, dikelola oleh perusahaan serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
6.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah asing.
9.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
13.Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN dan BUMD di Kota Bekasi. 6
14.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
15.Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat LPTJSL adalah lembaga yang dibentuk bersifat adhoc untuk melaksanakan program TJSL dan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan TJSL di Kota Bekasi.
16.Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Bekasi.
17.Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian abitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas:

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.akuntabilitas; dan
l.berwawasan lingkungan. 7

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bekasi;
b.mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota;
c.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d.terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dengan Program Pemerintah Daerah;
e.terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah dengan dunia usaha;
f.terarahnya penyelenggaraan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan.
g.terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL;
h.terwujudnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TJSL.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan badan usaha. 8
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perseroan Terbatas;
2. b.Perseroan Komanditer;
3. c.Badan Usaha Milik Negara;
4. d.Badan Usaha Milik Daerah; dan
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kota Bekasi dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun.
(4)Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib :

a.melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
b.menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 7

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dilakukan melalui :

a.kebijakan Pemerintah berdasarkan program prioritas pembangunan Kota Bekasi;
b.partisipatif, yaitu berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui LPTJSL Kota Bekasi.

BAB IV

PENENTUAN BESARAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan. 9
(2)Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 3 % (tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak :
1. a.besaran dana dan atau program yang diberikan melalui LPTJSL sebesar 2 % (dua persen);
2. b.besaran dana dan atau program langsung kepada masyarakat sebesar 1 % (satu persen).
(3)Besaran dana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berupa Program Kegiatan.

BAB V

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Program TJSL meliputi :
1. a.program Pembangunan Pemerintah Daerah.
2. b.program langsung pada masyarakat.
(2)Program pembangunan yang dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. b.lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
3. c.kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Bekasi dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. d.pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
5. e.peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional; 10
6. f.infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
7. g.sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. h.program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, dan Kota.
(3)Program Langsung kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.program bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
2. b.program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
3. c.dalam program kemitraan meliputi aspek-aspek kegiatan :
  1. 1.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  2. 2.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  3. 3.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  4. 4.pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  5. 5.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  6. 6.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  7. 7.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
(4)Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dapat berupa :
1. a.hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
2. b.penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
3. c.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
4. d.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 11
5. e.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
6. f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

(1)LPTJSL Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)LPTJSL memiliki fungsi antara lain :
1. a.melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Bekasi;
2. b.melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
4. d.memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3)LPTJSL memiliki tugas antara lain :
1. a.mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah;
3. c.melaksanakan pelaporan program atau kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.