DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Besaran Penyertaan Modal,Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
6.Saham adalah bukti kepemilikan modal Pemerintah Kota Bekasi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman Nomor 03 tanggal 1 September 2020.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dimaksudkan untuk melakukan investasi guna meningkatkan kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang diperoleh dari setoran Deviden PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 5
(2)Tujuan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah :
1. a.peningkatan investasi Pemerintah Daerah;
2. b.memperkuat struktur kepemilikan saham yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
3. c.menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan keuangan daerah kepada masyarakat dalam mencapai target modal saham, meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk serta memberikan Pendapatan Asli Daerah;
4. d.melakukan dan berorientasi pada pola bisnis tanpa mengakibatkan fungsi sosial.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Akumulasi Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan hasil audit sebesar Rp20.236.652.200,00 (dua puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp5.875.322.273 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

(1)PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
(2)PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi :
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas.
3. c.responsibilitas; dan
4. d.keadilan. 6

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Plt. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap TRI ADHIANTO TJAHYONO Diundangkan di Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (6/24/2022)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020