Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2019
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4), diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
5
6
7
8
Perizinan pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
9
10
RPMT = Jumlah Indeks Variabel X Tarif Retribusi Jumlah Variabel
11
TP = KZ + OP + KT + KJ
Komponen Zona Koefisien Zona I 1,75 Zona II 2 Zona III 2,25 Zona IV 2,5 Komponen Optimalisasi Penggunaan (OP) Koefisien Penggunaan BTS Operator Tunggal 2,5 Penggunaan Bersama 2 (dua) sampai 3 (tiga) Operator 2,25 Penggunaan Bersama lebih dari 3 (tiga) Operator 2 Komponen Ketinggian Menara (KT) Koefisien s.d 20 Meter 1,25 21 s.d 30 Meter 1,5 31 s.d 40 Meter 1,75 41 s.d 50 Meter 2 51 s.d 60 Meter 2,25 Diatas 61 Meter 2,5 Komponen Ketinggian Menara (KT) Koefisien s.d 20 Meter 1,25 21 s.d 30 Meter 1,5 31 s.d 40 Meter 1,75 41 s.d 50 Meter 2 51 s.d 60 Meter 2,25 Diatas 61 Meter 2,5 Komponen Jenis Menara (KJ) Koefisien 4 Kaki 2,5 3 Kaki 2 Monopole 1,5 Rooftop 1 12
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2019 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI C NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (7/40/2019) 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Penjelasan Pasal 124 menyebutkan bahwa “mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut”. Terkait Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini, Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tersebut, ditentukan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan menggunakan dasar Penjelasan Pasal 124 Undang- Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terhadap Penjelasan Pasal 124 tersebut, pada November 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 46/PUU-XII/2014 dengan adanya Judicial Review terkait dasar perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Salah satu Petitum permohonan Judicial Review tersebut adalah : “Menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945”. Dengan demikian, ketentuan pengenaan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus harus disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4
Cukup Jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. 14 Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud kawasan tertentu meliputi :
Angka 5
Tarif Retribusi dihitung berdasarkan belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai, dengan perhitungan sebagai berikut: 1 Honor Harian 9 orang 880 hari Rp.150.000 Rp. 1.188.000.000 2 Transportasi (sewa mobil 1 hari plus BBM) 3 Tim 880 hari Rp.650.000 Rp. 1.716.000.000 3 ATK Paket 1 tahun Rp.6.000.000 Rp. 6.000.000 Total Biaya Oprasional Per Tahun Rp. 2.910.000.000 Biaya rata-rata atau Tarif Per Menara (1320 menara) Rp 2.204.545 Pembulatan Rp 2.205.000 Dengan menggunakan formula perhitungan RPMT = TPJ x TR, maka Retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk setiap jenis menara dihitung sebagai berikut : Variabel IndeksIndeksIndeks Biaya yang Didistribusi kan (Rp) Distribusi Biaya (Rp) Ruang terbuka 0,9 2.205.000 1.984.500 Monopole 0,8 1.984.500 1.587.600 Tunggal 1,2 1.905.120 Bersama 0.8 1.524.096 3 Kaki 1 1.984.500 1.984.500 Tunggal 1,2 2.381.400 Bersama 0,8 1.905.120 4 Kaki 1,2 1.984.500 2.381.400 Tunggal 1,2 2.857.680 Bersama 0,8 2.286.144 Permukiman dan Perdagangan 1 2.205.000 2.205.000 Monopole 0,8 2.205.000 1.764.000 Tunggal 1,2 2.116.800 Bersama 0,8 1.693.440 3 Kaki 1 2.205.000 2.205.000 Tunggal 1,2 2.646.000 Bersama 0,8 2.116.800 4 Kaki 1,2 2.205.000 2.646.000 Tunggal 1,2 3.175.200 Bersama 0,8 2.540.160 Kawasan Tertentu 1,1 2.205.000 2,425.500 Monopole 0,8 2.425.500 1.940.400 15 Tunggal 1,2 2.328.480 Bersama 0,8 1.862.784 3 Kaki 1 2.425.500 2.425.500 Tunggal 1,2 2.910.600 Bersama 0,8 2.910.601 4 Kaki 1,2 2.425.500 2.910.600 Tunggal 1,2 3.492.720 Bersama 0,8 2.794176 Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)