DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak Dan Gas Bumi. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Badan Hukum,Nama dan Tempat Kedudukan,Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri,Modal,Organ dan Kepegawaian,Direksi, Penghasilan Direksi, Pengambilan Keputusan, Pegawai, Perencanaan, Operasional,Pembubaran dan Likuidasi, Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7.Perseroan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PT. Migas (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi pada wilayah dan di luar wilayah administratif Kota Bekasi.
8.Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
10.Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4
11.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12.Pegawai adalah Pegawai Perseroan Daerah Minyak dan Gas yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Migas (Perseroda);
14.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Migas (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya;
15.Minyak Bumi adalah adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
16.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosper berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum BUMD Kota Bekasi, yaitu Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
(2)Pelaksanaan Perubahan Bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)bernama PT. Minyak dan Gas Bumi (Perseroda).
(2)PT. Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Bekasi dapat berusaha di luar wilayah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pendirian PT. Migas (Perseroda) adalah untuk membentuk badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada wilayah dan di luar wilayah administratif Kota Bekasi.
(2)Tujuan dibentuknya PT. Migas (Perseroda) Kota Bekasi:
1. a.melaksanakan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi pada lingkup kegiatan hulu;
2. b.meningkatkan pendapatan Daerah;
3. c.turut serta melaksanakan pembangunan Daerah;
4. d.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
5. e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perseroda Migas melakukan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi, sebagai berikut :

a.eksplorasi;
b.eksploitasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, Perseroda Migas dapat melakukan :

a.hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang sejenis;
b.melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. Migas (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

(1)Modal PT. Migas (Perseroda) dapat terdiri dari :
1. a.penyertaan Modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. 6
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT. Migas (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
(2)Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

BAB VIII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Untuk menjalankan kegiatan usaha PT. Migas (Perseroda) didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PT. Migas (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

1.RUPS;
2.Komisaris; dan
3.Direksi.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…