DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang meliputi, Ketentuan Umum, Tujuan, Arah Kebijakan dan Ruang Lingkup, Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha, Pelaksana Perizinan Berusaha, Pengendalioan Perizinan Berusaha, Pelaporan, Pendanaan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipasif;
c.bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi dan menyelenggarakan urusan perizinan teknis dari masing-masing sektor.
6.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 4
9.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha selanjutnya disebut UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
10.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik/Online Single Submission yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem eektronik terintegrasi yang dikekola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12.Pelayanan Berbantuan adalah Pelayanan yang dilakukan DPMPTSP kepada pemohon izin dalam penginputan data pada aplikasi OSS.
13.Pelayanan Bergerak adalah pelayanan yang dilakukan sebagai upaya mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
14.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15.Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
16.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelakanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risko dan kewajiban yang harus dipenuh oleh Pelaku Usaha.
17.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi Pengawasan, pembinaan, pemantauan laporan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam Perizinan Berusaha.
18.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan yang mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

BAB II

TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 5
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan penggunaan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari; dan
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

(1)Arah kebijakan perizinan berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
1. a.pemberian perlakuan yang sama bagi pemohon izin atau Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Pelaku Usaha sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya izin atau kegiatan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
4. d.Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.pengendalian Perizinan Berusaha;
d.pelaporan;
e.pendanaan; dan
f.sanksi.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

Pasal 6

(1)Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 7

(1)Lembaga OSS sebagai pengelola Hak Akses memberikan Hak Akses dalam Permohonan Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha baik perorangan atau badan usaha.
(2)Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
(3)DPMPTSP memberikan Hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengolahan data.

Pasal 8

(1)Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.PB UMKU; dan
3. c.perizinan berusaha lainnya.
(2)Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam klasifikasi kegiatan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Risiko rendah; 7
2. b.Risiko menengah rendah;
3. c.Risiko menengah tinggi; atau
4. d.Risiko tinggi.
(3)PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
(4)Sektor pelayanan Perizinan Berusaha yang dapat diterbitkan perizinannya termasuk pada bidang:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi
8. h.kesehatan, obat dan makanan;
9. i.pendidikan dan kebudayaan;
10. j.pariwisata;
11. k.pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik; dan
12. l.ketenagakerjaan.
(5)Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…