DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dipandang perlu untuk diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 4
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/ B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/ V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/ Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61/Menkes/ Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/ Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/ Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/ Per/XI/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/ Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/ Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 5
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/ Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan;
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/ Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/ Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/ Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
38.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
39.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pekerjaan Perawat Gigi;
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
41.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
42.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterpis;
43.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 6
44.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/ SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaran Optikal;
45.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/ SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
46.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/ VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Rumah Makan dan Restoran;
47.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/ SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
48.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/ XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/ Menkes/SK/ III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Sarana Pelayanan Kesehatan;
49.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
50.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Industri Rumah Tangga;
51.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
52.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
53.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 16 angka, yaitu angka 48 sampai dengan angka 63, angka 32 dan angka 36 diubah, angka 39, angka 40,angka 41, angka 42 dan angka 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
32.Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Walikota kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.
36.Surat Izin Toko Obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
39.dihapus.
40.dihapus.
41.dihapus.
42.dihapus.
46.dihapus.
48.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
49.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. 8
50.Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
51.Laboratorium Klinik Umum Pratama merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana
52.Laboratorium Klinik Umum Madya yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana
53.Laboratorium Klinik Umum Utama yaitu merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik automatik
54.Laboratorium Klinik Khusus merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.
55.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
56.Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
57.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
58.Surat Tanda Registrasi selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah dan/atau lembaga independen yang diamanatkan Undang-Undang kepada tenaga kesehatan yang sudah diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
59.Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik sesuai kompetensinya di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
60.Surat Izin Kerja, selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik sesuai kompetensinya di fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri. 9
61.Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.
62.Organisasi Profesi adalah wadah perkumpulan dari setiap jenis tenaga kesehatan.
63.Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
64.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP;
65.Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
2.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 2A

Jenis Tenaga Kesehatan terdiri dari:

a.Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
b.Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan;
c.Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker;
d.Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian;
e.Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien;
f.Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara;
g.Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 3

(1)Bentuk pelayanan kesehatan swasta terdiri dari :
1. a.Pelayanan Medik Dasar;
2. b.Pelayanan Medik Spesialistik;
3. c.Pelayanan Keperawatan;
4. d.Pelayanan Penunjang Medik;
5. e.Pelayanan lainnya yang terkait dengan bidang kesehatan.
(2)Bentuk Pelayanan Medik Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Praktik perorangan dokter;
2. b.Praktik perorangan dokter gigi;
3. c.Klinik Pratama.
(3)Bentuk pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Praktik perorangan dokter spesialis;
2. b.Praktik perorangan dokter gigi spesialis;
3. c.Klinik Utama;
4. d.Rumah Sakit Umum;
5. e.Rumah Sakit Khusus.
(4)Bentuk Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan oleh tenaga perawat dan bidan terdiri dari :
1. a.Praktik Mandiri;
2. b.diluar Praktik Mandiri.
(5)Bentuk Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari :
1. a.Radiologi;
2. b.Laboratorium Klinik Umum;
  1. 1.Laboratorium klinik umum pratama;
  2. 2.Laboratorium klinik umum madya; dan
  3. 3.Laboratorium klinik umum utama.
3. c.Laboratorium Klinik Khusus;
4. d.Apotek;
5. e.Fisioterapi.
(6)Bentuk Pelayanan lain yang terkait dengan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari :
1. a.Praktik Pengobat Tradisional;
2. b.Akupunktur;
3. c.Tukang Gigi;
4. d.Optikal; 11
5. e.Toko Obat;
6. f.Salon Kecantikan;
7. g.Pest Control;
8. h.Rumah makan/ restoran/café;
9. i.Perusahaan Jasa Boga;
10. j.dihapus
11. k.Depot air minum;
12. l.Hotel;
13. m.Kolam renang dan Spa.
14. n.SPP-IRT
15. o.P-IRT
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya yang meliputi :

a.Praktik Perorangan Dokter Umum:
1. 1.pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
2. 2.pemeriksaan Kesehatan Umum;
3. 3.pelayanan Tindakan Gawat Darurat;
4. 4.pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
5. 5.pelayanan Penyuluhan Kesehatan.
b.Praktik Perorangan dokter gigi:
1. 1.pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
2. 2.pemeriksaan kesehatan gigi umum;
3. 3.pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
4. 4.pelayanan penyuluhan kesehatan gigi.
c.Praktik Perorangan dokter spesialis:
1. 1.pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
2. 2.pemeriksaan medik spesialis;
3. 3.pelayanan tindakan gawat darurat;
4. 4.pelayanan penyuluhan kesehatan.
d.Praktik Perorangan dokter gigi spesialis:
1. 1.pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
2. 2.pemeriksaan gigi spesialis;
3. 3.pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
4. 4.pelayanan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. 12
e.Klinik Pratama:
1. 1.pelayanan sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
2. 2.pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, dan atau /rawat inap, pelayanan satu hari (one day care) dan/atau home care;
3. 3.pelayanan satu hari (one day care) merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam;
4. 4.memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kewenangan.
f.Klinik Utama:
1. 1.pelayanan sesuai dengan standar profesi;
2. 2.pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, dan atau /rawat inap, pelayanan satu hari (one day care) dan/atau home care;
3. 3.pelayanan satu hari (one day care) merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam;
4. 4.memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kewenangan.
g.Rumah Sakit Umum:
1. 1.pemberian pelayanan medik dasar dan rujukan/spesialistik;
2. 2.pelayanan penunjang medik;
3. 3.pelayanan perawatan;
4. 4.pelayanan rehabilitasi medik;
5. 5.pelayanan peningkatan kesehatan.
h.Rumah Sakit Khusus:
1. 1.pemberian pelayanan medik khusus;
2. 2.pelayanan penunjang medik;
3. 3.pelayanan perawatan;
4. 4.pelayanan rehabilitasi medik;
5. 5.pelayanan peningkatan kesehatan.
i.Pelayanan Asuhan keperawatan:
1. 1.praktik mandiri a) memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar profesi dan kompetensi; b) asuhan keperawatan yang diberikan meliputi: Maternitas, Medikal Bedah, Perawatan Anak, Jiwa, Gerontik, dan Keluarga dan Komunitas; 13 c) dalam menjalankan asuhan keperawatan, tenaga perawat dapat memberikan obat bebas dan/atau bebas terbatas; d) bidan dalam menjalankan asuhan kebidanan dapat memberikan uterotonika pada manajemen aktif Kala III dan post partum;
2. 2.Diluar praktik mandiri a) pelayanan keperawatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; b) pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar profesi, kompetensi dan standar prosedur operasional fasilitas pelayanan kesehatan.
j.Radiologi;
k.Laboratorium Klinik Umum: Laboratorium kesehatan memberi pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk kepentingan medik.
l.Laboratorium Klinik khusus;
m.Apotek:
1. 1.pelayanan resep meliputi skrining resep, penyimpanan obat, penyerahan obat, pelayanan informasi obat, konseling, monitoring penggunaan obat;
2. 2.promosi dan edukasi.
n.Fisioterapis;
o.Optikal :
1. 1.pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun melakukan refraksi sendiri;
2. 2.pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
p.jenis pelayanan kesehatan lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Persyaratan untuk perizinan dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta diatur sebagai berikut:
1. a.persyaratan pendirian dan penyelenggaraan Rumah Sakit:
  1. 1.Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit;
  2. 2.Surat Izin Menyelenggarakan Rumah Sakit;
  3. 3.Surat Izin Praktik Tenaga Medis;
  4. 4.memberikan pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa (KLB). 14
2. b.persyaratan izin operasional klinik:
  1. 1.Izin Mendirikan;
  2. 2.Surat Izin Praktik Dokter sebagai penanggung jawab teknis dan pelaksana;
  3. 3.Surat Izin Kerja tenaga kesehatan.
3. c.persyaratan praktik tenaga medis yang meliputi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan tempat praktik;
4. d.persyaratan tenaga keperawatan:
  1. 1.penyelenggaraan praktik mandiri: a) pendidikan minimal DIII Keperawatan dan/atau DIII Kebidanan; b) memiliki Surat Keterangan dan/atau pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit Pemerintah dan/atau swasta; c) memiliki sertifikat kompetensi keahlian dari Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; d) perawat dan Bidan wajib memiliki SIP sesuai tempat praktik.
  2. 2.penyelenggaraan Diluar Praktik Mandiri: Perawat dan Bidan wajib memiliki SIK sesuai fasilitas kesehatan tempat bekerja.
5. f.Persyaratan izin Apotek:
  1. 1.SIP Apoteker;
  2. 2.SIK tenaga teknis kefarmasian.
6. g.persyaratan izin Laboratorium:
  1. 1.SIP tenaga medis sebagai penanggung jawab
  2. 2.SIK tenaga analis;
  3. 3.SIK tenaga perawat.
7. h.persyaratan izin Toko Obat: SIK tenaga teknis kefarmasian.
8. i.persyaratan izin Pengobat Tradisional:
  1. 1.sertifikat dan ijazah;
  2. 2.rekomendasi dari Asosiasi Profesi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 15

Pasal 6

(1)Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta, baik dalam bentuk pelayanan medik dasar, medik spesialistik, maupun sarana penunjang medik harus mempunyai izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Dikecualikan untuk mendirikan Klinik harus mempunyai izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
(3)Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah sarana pelayanan kesehatan tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
(4)Izin dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru, dan untuk perpanjangan izin dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
(5)Pemberian izin mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Rumah Sakit Kelas A dan Kelas B, Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi.
(6)Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku 2 (dua) tahun dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun.
(7)Izin menyelenggarakan rumah sakit Kelas C dan Kelas D sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku 5 (lima) tahun dapat diperpanjang.
(8)Dalam hal Rumah Sakit belum memenuhi persyaratan, dapat diberikan izin sementara yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
(9)Izin mendirikan klinik sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
(10)Izin untuk menyelenggarakan klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(11)Izin untuk menyelenggarakan Praktik Perorangan Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperpanjang.
(12)Izin untuk menyelenggarakan Praktik asuhan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya berlaku sesuai dengan masa berlaku STR dan dapat diperpanjang.
(13)Izin untuk menyelenggarakan sarana pelayanan penunjang medik ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; 16
2. b.Izin penyelenggaraan laboratorium klinik khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
3. c.Izin penyelenggaraan apotek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
4. d.Izin Penyelenggaraan Radiologi berlaku sesuai dengan izin Bapaten dan dapat diperpanjang.
(14)Izin untuk menyelenggarakan sarana pelayanan lainnya yang terkait dengan bidang kesehatan:
1. a.Izin salon kecantikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
2. b.Rekomendasi pest control berlaku sesuai dengan masa berlaku izin;
3. c.Izin operasional pest control untuk izin sementara berlaku 6 (enam) bulan, izin tetap berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
4. d.Sertifikat laik higiene sanitasi restoran/café berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
5. e.Sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
6. f.Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
7. g.Sertifikat laik higiene sanitasi kolam renang berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
8. h.Sertifikat laik higiene sanitasi Jasa boga berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
9. i.Izin tukang gigi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
10. j.Izin penyelenggaraan toko obat berlaku selama 5 (ima) tahun dan dapat diperpanjang;
11. k.Izin penyelenggaraan optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
12. l.Surat Izin Pengobat Tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
13. m.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
14. n.Sertifikat penyuluhan keamanan pangan berlaku seumur hidup;
15. o.Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 17
  1. 7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Berakhirnya izin Rumah Sakit :
1. a.Izin mendirikan Rumah Sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila:
  1. 1.Masa berlaku izin telah berakhir;
  2. 2.Izin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan: a) Pembangunan Rumah Sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun belum dilaksanakan; b) Pembangunan Rumah Sakit tidak ada kemajuannya walaupun telah berjalan 2 (dua) tahun.
  3. 3.Permohonan tidak meneruskan proses pendirian Rumah Sakit;
  4. 4.Badan hukum pemilik bubar atau dibubarkan.
2. b.Izin menyelenggarakan Rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila:
  1. 1.Masa berlakunya izin telah berakhir;
  2. 2.Permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya;
  3. 3.Izin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan: a) ada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang menetapkan melarang rumah sakit menjalankan kegiatannya; b) rumah sakit tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; c) rumah sakit melakukan pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Izin menyelenggarakan klinik berakhir/tidak berlaku lagi apabila:
1. a.masa berlakunya izin telah berakhir;
2. b.permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya;
3. c.izin dicabut oleh Kepala Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan:
  1. 1.ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang menetapkan melarang klinik menjalankan kegiatannya;
  2. 2.Klinik melakukan pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Untuk ketentuan berakhirnya izin kesehatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.Ketentuan Pasal 9 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 18

Pasal 9

(9)Klinik wajib merujuk pasien yang tidak bisa ditangani sesuai kemampuan dan kewenangannya ke Rumah Sakit terdekat atau termudah untuk dicapai dengan mengutamakan keselamatan pasien, kecuali atas permintaan pasien ingin dirujuk ke Rumah Sakit lain.

9.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelenggaraan pelayanan rujukan baik antar Rumah Sakit maupun antar Klinik dengan Rumah Sakit. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (109/2014)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dipandang perlu untuk diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 4
20.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/ B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/ V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/ Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61/Menkes/ Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/ Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/ Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/ Per/XI/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/ Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/ Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/ Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 5
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/ Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan;
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/ Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/ Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/ Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
38.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
39.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pekerjaan Perawat Gigi;
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
41.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
42.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterpis;
43.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 6
44.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/ SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaran Optikal;
45.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/ SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobat Tradisional;
46.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/ VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Rumah Makan dan Restoran;
47.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/ SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
48.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/ XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/ Menkes/SK/ III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Sarana Pelayanan Kesehatan;
49.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
50.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Industri Rumah Tangga;
51.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
52.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
53.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 16 angka, yaitu angka 48 sampai dengan angka 63, angka 32 dan angka 36 diubah, angka 39, angka 40,angka 41, angka 42 dan angka 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
32.Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Walikota kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.
36.Surat Izin Toko Obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
39.dihapus.
40.dihapus.
41.dihapus.
42.dihapus.
46.dihapus.
48.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
49.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. 8
50.Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
51.Laboratorium Klinik Umum Pratama merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana
52.Laboratorium Klinik Umum Madya yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana
53.Laboratorium Klinik Umum Utama yaitu merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik automatik
54.Laboratorium Klinik Khusus merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik pada 1 (satu) bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu.
55.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
56.Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
57.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
58.Surat Tanda Registrasi selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah dan/atau lembaga independen yang diamanatkan Undang-Undang kepada tenaga kesehatan yang sudah diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
59.Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik sesuai kompetensinya di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
60.Surat Izin Kerja, selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik sesuai kompetensinya di fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri. 9
61.Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.
62.Organisasi Profesi adalah wadah perkumpulan dari setiap jenis tenaga kesehatan.
63.Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
64.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP;
65.Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
2.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 2A

Jenis Tenaga Kesehatan terdiri dari:

a.Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
b.Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan;
c.Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker;
d.Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian;
e.Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien;
f.Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara;
g.Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 3

(1)Bentuk pelayanan kesehatan swasta terdiri dari :
1. a.Pelayanan Medik Dasar;
2. b.Pelayanan Medik Spesialistik;
3. c.Pelayanan Keperawatan;
4. d.Pelayanan Penunjang Medik;
5. e.Pelayanan lainnya yang terkait dengan bidang kesehatan.
(2)Bentuk Pelayanan Medik Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Praktik perorangan dokter;
2. b.Praktik perorangan dokter gigi;
3. c.Klinik Pratama.
(3)Bentuk pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
1. a.Praktik perorangan dokter spesialis;
2. b.Praktik perorangan dokter gigi spesialis;
3. c.Klinik Utama;
4. d.Rumah Sakit Umum;
5. e.Rumah Sakit Khusus.
(4)Bentuk Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan oleh tenaga perawat dan bidan terdiri dari :
1. a.Praktik Mandiri;
2. b.diluar Praktik Mandiri.
(5)Bentuk Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari :
1. a.Radiologi;
2. b.Laboratorium Klinik Umum;
  1. 1.Laboratorium klinik umum pratama;
  2. 2.Laboratorium klinik umum madya; dan
  3. 3.Laboratorium klinik umum utama.
3. c.Laboratorium Klinik Khusus;
4. d.Apotek;
5. e.Fisioterapi.
(6)Bentuk Pelayanan lain yang terkait dengan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari :
1. a.Praktik Pengobat Tradisional;
2. b.Akupunktur;
3. c.Tukang Gigi;
4. d.Optikal; 11
5. e.Toko Obat;
6. f.Salon Kecantikan;
7. g.Pest Control;
8. h.Rumah makan/ restoran/café;
9. i.Perusahaan Jasa Boga;
10. j.dihapus
11. k.Depot air minum;
12. l.Hotel;
13. m.Kolam renang dan Spa.
14. n.SPP-IRT
15. o.P-IRT
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya yang meliputi :

a.Praktik Perorangan Dokter Umum:
1. 1.pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
2. 2.pemeriksaan Kesehatan Umum;
3. 3.pelayanan Tindakan Gawat Darurat;
4. 4.pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
5. 5.pelayanan Penyuluhan Kesehatan.
b.Praktik Perorangan dokter gigi:
1. 1.pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
2. 2.pemeriksaan kesehatan gigi umum;
3. 3.pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
4. 4.pelayanan penyuluhan kesehatan gigi.
c.Praktik Perorangan dokter spesialis:
1. 1.pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
2. 2.pemeriksaan medik spesialis;
3. 3.pelayanan tindakan gawat darurat;
4. 4.pelayanan penyuluhan kesehatan.
d.Praktik Perorangan dokter gigi spesialis:
1. 1.pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
2. 2.pemeriksaan gigi spesialis;
3. 3.pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
4. 4.pelayanan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. 12
e.Klinik Pratama:
1. 1.pelayanan sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
2. 2.pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, dan atau /rawat inap, pelayanan satu hari (one day care) dan/atau home care;
3. 3.pelayanan satu hari (one day care) merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam;
4. 4.memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kewenangan.
f.Klinik Utama:
1. 1.pelayanan sesuai dengan standar profesi;
2. 2.pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, dan atau /rawat inap, pelayanan satu hari (one day care) dan/atau home care;
3. 3.pelayanan satu hari (one day care) merupakan pelayanan yang dilakukan untuk pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam;
4. 4.memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kewenangan.
g.Rumah Sakit Umum:
1. 1.pemberian pelayanan medik dasar dan rujukan/spesialistik;
2. 2.pelayanan penunjang medik;
3. 3.pelayanan perawatan;
4. 4.pelayanan rehabilitasi medik;
5. 5.pelayanan peningkatan kesehatan.
h.Rumah Sakit Khusus:
1. 1.pemberian pelayanan medik khusus;
2. 2.pelayanan penunjang medik;
3. 3.pelayanan perawatan;
4. 4.pelayanan rehabilitasi medik;
5. 5.pelayanan peningkatan kesehatan.
i.Pelayanan Asuhan keperawatan:
1. 1.praktik mandiri a) memberikan asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar profesi dan kompetensi; b) asuhan keperawatan yang diberikan meliputi: Maternitas, Medikal Bedah, Perawatan Anak, Jiwa, Gerontik, dan Keluarga dan Komunitas; 13 c) dalam menjalankan asuhan keperawatan, tenaga perawat dapat memberikan obat bebas dan/atau bebas terbatas; d) bidan dalam menjalankan asuhan kebidanan dapat memberikan uterotonika pada manajemen aktif Kala III dan post partum;
2. 2.Diluar praktik mandiri a) pelayanan keperawatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan; b) pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar profesi, kompetensi dan standar prosedur operasional fasilitas pelayanan kesehatan.
j.Radiologi;
k.Laboratorium Klinik Umum: Laboratorium kesehatan memberi pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk kepentingan medik.
l.Laboratorium Klinik khusus;
m.Apotek:
1. 1.pelayanan resep meliputi skrining resep, penyimpanan obat, penyerahan obat, pelayanan informasi obat, konseling, monitoring penggunaan obat;
2. 2.promosi dan edukasi.
n.Fisioterapis;
o.Optikal :
1. 1.pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun melakukan refraksi sendiri;
2. 2.pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
p.jenis pelayanan kesehatan lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Persyaratan untuk perizinan dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta diatur sebagai berikut:
1. a.persyaratan pendirian dan penyelenggaraan Rumah Sakit:
  1. 1.Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit;
  2. 2.Surat Izin Menyelenggarakan Rumah Sakit;
  3. 3.Surat Izin Praktik Tenaga Medis;
  4. 4.memberikan pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa (KLB). 14
2. b.persyaratan izin operasional klinik:
  1. 1.Izin Mendirikan;
  2. 2.Surat Izin Praktik Dokter sebagai penanggung jawab teknis dan pelaksana;
  3. 3.Surat Izin Kerja tenaga kesehatan.
3. c.persyaratan praktik tenaga medis yang meliputi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan tempat praktik;
4. d.persyaratan tenaga keperawatan:
  1. 1.penyelenggaraan praktik mandiri: a) pendidikan minimal DIII Keperawatan dan/atau DIII Kebidanan; b) memiliki Surat Keterangan dan/atau pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit Pemerintah dan/atau swasta; c) memiliki sertifikat kompetensi keahlian dari Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan; d) perawat dan Bidan wajib memiliki SIP sesuai tempat praktik.
  2. 2.penyelenggaraan Diluar Praktik Mandiri: Perawat dan Bidan wajib memiliki SIK sesuai fasilitas kesehatan tempat bekerja.
5. f.Persyaratan izin Apotek:
  1. 1.SIP Apoteker;
  2. 2.SIK tenaga teknis kefarmasian.
6. g.persyaratan izin Laboratorium:
  1. 1.SIP tenaga medis sebagai penanggung jawab
  2. 2.SIK tenaga analis;
  3. 3.SIK tenaga perawat.
7. h.persyaratan izin Toko Obat: SIK tenaga teknis kefarmasian.
8. i.persyaratan izin Pengobat Tradisional:
  1. 1.sertifikat dan ijazah;
  2. 2.rekomendasi dari Asosiasi Profesi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 15

Pasal 6

(1)Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta, baik dalam bentuk pelayanan medik dasar, medik spesialistik, maupun sarana penunjang medik harus mempunyai izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Dikecualikan untuk mendirikan Klinik harus mempunyai izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
(3)Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah sarana pelayanan kesehatan tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
(4)Izin dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru, dan untuk perpanjangan izin dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
(5)Pemberian izin mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Rumah Sakit Kelas A dan Kelas B, Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi.
(6)Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku 2 (dua) tahun dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun.
(7)Izin menyelenggarakan rumah sakit Kelas C dan Kelas D sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku 5 (lima) tahun dapat diperpanjang.
(8)Dalam hal Rumah Sakit belum memenuhi persyaratan, dapat diberikan izin sementara yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
(9)Izin mendirikan klinik sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
(10)Izin untuk menyelenggarakan klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(11)Izin untuk menyelenggarakan Praktik Perorangan Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperpanjang.
(12)Izin untuk menyelenggarakan Praktik asuhan keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya berlaku sesuai dengan masa berlaku STR dan dapat diperpanjang.
(13)Izin untuk menyelenggarakan sarana pelayanan penunjang medik ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; 16
2. b.Izin penyelenggaraan laboratorium klinik khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
3. c.Izin penyelenggaraan apotek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
4. d.Izin Penyelenggaraan Radiologi berlaku sesuai dengan izin Bapaten dan dapat diperpanjang.
(14)Izin untuk menyelenggarakan sarana pelayanan lainnya yang terkait dengan bidang kesehatan:
1. a.Izin salon kecantikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
2. b.Rekomendasi pest control berlaku sesuai dengan masa berlaku izin;
3. c.Izin operasional pest control untuk izin sementara berlaku 6 (enam) bulan, izin tetap berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
4. d.Sertifikat laik higiene sanitasi restoran/café berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
5. e.Sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
6. f.Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
7. g.Sertifikat laik higiene sanitasi kolam renang berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
8. h.Sertifikat laik higiene sanitasi Jasa boga berlaku selama 6 (enam) bulan untuk izin sementara, dan izin tetap berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
9. i.Izin tukang gigi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
10. j.Izin penyelenggaraan toko obat berlaku selama 5 (ima) tahun dan dapat diperpanjang;
11. k.Izin penyelenggaraan optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
12. l.Surat Izin Pengobat Tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
13. m.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
14. n.Sertifikat penyuluhan keamanan pangan berlaku seumur hidup;
15. o.Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 17
  1. 7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Berakhirnya izin Rumah Sakit :
1. a.Izin mendirikan Rumah Sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila:
  1. 1.Masa berlaku izin telah berakhir;
  2. 2.Izin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan: a) Pembangunan Rumah Sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun belum dilaksanakan; b) Pembangunan Rumah Sakit tidak ada kemajuannya walaupun telah berjalan 2 (dua) tahun.
  3. 3.Permohonan tidak meneruskan proses pendirian Rumah Sakit;
  4. 4.Badan hukum pemilik bubar atau dibubarkan.
2. b.Izin menyelenggarakan Rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila:
  1. 1.Masa berlakunya izin telah berakhir;
  2. 2.Permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya;
  3. 3.Izin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan: a) ada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang menetapkan melarang rumah sakit menjalankan kegiatannya; b) rumah sakit tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; c) rumah sakit melakukan pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Izin menyelenggarakan klinik berakhir/tidak berlaku lagi apabila:
1. a.masa berlakunya izin telah berakhir;
2. b.permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya;
3. c.izin dicabut oleh Kepala Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan:
  1. 1.ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang menetapkan melarang klinik menjalankan kegiatannya;
  2. 2.Klinik melakukan pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Untuk ketentuan berakhirnya izin kesehatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.Ketentuan Pasal 9 ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 18

Pasal 9

(9)Klinik wajib merujuk pasien yang tidak bisa ditangani sesuai kemampuan dan kewenangannya ke Rumah Sakit terdekat atau termudah untuk dicapai dengan mengutamakan keselamatan pasien, kecuali atas permintaan pasien ingin dirujuk ke Rumah Sakit lain.

9.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelenggaraan pelayanan rujukan baik antar Rumah Sakit maupun antar Klinik dengan Rumah Sakit. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (109/2014)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1996

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1996

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013