DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pelaporan, Larangan Dan sanksi Adminsitratif, Pendaaan, Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin Kota Bekasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Kota Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
5.Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin yang memiliki identitas dan terdaftar dalam administrasi kependudukan Kota Bekasi yang sedang menghadapi masalah hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kota untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. 4
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Daerah Kota.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
1. a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
3. c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah Kota.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota ini meliputi :

a.asas penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.penyelenggaraan Bantuan Hukum;
c.hak dan kewajiban;
d.tata cara pemberian Bantuan Hukum; 5
e.penyaluran dana Bantuan Hukum;
f.pelaporan;
g.larangan dan sanksi administratif;
h.pendanaan; dan
i.pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.
(4)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(5)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.
(6)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. 6
(7)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
b.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
c.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :
1. a.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
3. c.melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum; 7
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penerima Bantuan Hukum wajib :
1. a.menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum dan dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…