DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai maksud dan tujuan penyertaan modal kepada PT BPD; besaran penyertaan modal; penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Daerah Kota melakukan penyertaan modal pada PT. BJB, Tbk. pada Tahun 2026 sebesar Rp10.257.995.061,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan investasi jangka pendek dan jangka panjang Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam bentuk penyertaan modal kepada pihak ketiga yang mampu memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pelayanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);
10.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 15);
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada.
6.Saham adalah bukti kepemilikan modal Pemerintah Kota Bekasi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, yang selanjutnya disebut PT. BJB, Tbk. adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tendy Suwarman Nomor 03 tanggal 1 September 2020.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. BJB, Tbk. dimaksudkan untuk melakukan investasi guna meningkatkan kepemilikan saham pada PT. BJB, Tbk. yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari setoran Deviden PT. BJB, Tbk.
(2)Tujuan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BJB, Tbk. adalah:
1. a.peningkatan investasi Pemerintah Daerah;
2. b.memperkuat struktur kepemilikan saham yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
3. c.menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan keuangan daerah kepada masyarakat dalam mencapai target modal saham, meningkatkan kinerja PT. BJB, Tbk. serta memberikan Pendapatan Asli Daerah; dan
4. d.melakukan dan berorientasi pada pola bisnis tanpa mengakibatkan fungsi sosial.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp26.111.971.725,00 (dua puluh enam milyar seratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut: APBD TAHUN ANGGARAN NILAI PENYERTAAN MODAL 1998 Rp307.817.245,00 2000 Rp2.489.690.132,00 2001 Rp786.748.853,00 2002 Rp715.000.000,00 2003 Rp1.375.000.000,00 2004 Rp1.000.000.000,00 2005 Rp1.000.000.000,00 2006 Rp1.000.000.000,00 2007 Rp1.000.000.000,00 2008 Rp3.000.000.000,00 2009 Rp2.250.000.000,00 2018 Rp5.312.396.200,00 2022 Rp5.875.319.295,00 JUMLAH Rp26.111.971.725,00
(2)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota melakukan penyertaan modal pada PT. BJB, Tbk. pada Tahun 2026 sebesar Rp10.257.995.061,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).
(3)Pemenuhan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

(1)PT. BJB, Tbk. wajib melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)PT. BJB, Tbk. wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas.
3. c.responsibilitas; dan
4. d.keadilan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi Paraf Hierarki pada tanggal 10 September 2024 Sekretaris Daerah Pj. WALI KOTA BEKASI, Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Perekonomian Ttd Kepala Bagian Hukum R. GANI MUHAMAD Diundangkan di Bekasi pada tanggal 10 September 2024 Paraf Hierarki SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Asisten Pemerintahan Ttd Kepala Bagian Hukum Penyuluh Hukum Ahli Muda JUNAEDI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT (8/143/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk I. UMUM Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah Kota Bekasi melakukan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2022 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp26.111.971.725,00 (dua puluh enam milyar seratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut, perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi, perlu menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 5

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…