DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dasar;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran serta dan kontribusi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang industri perbankan syariah dalam pengembangan perekonomian daerah, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola Perusahaan yang baik, penguatan permodalan dengan perubahan nama dari Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Bekasi (Perseroda);
c.bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 314 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Bekasi (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Bank Perekonomian Rakyat Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6.PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang perbankan syariah.
7.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, nomenklatur Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi, diubah menjadi PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda).

Pasal 3

PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah dan dapat berusaha diluar wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud didirikannya PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) adalah membentuk BUMD yang melakukan usahanya di bidang perbankan syari’ah.
(2)Tujuan didirikannya PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) adalah:
1. a.melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip Syari’ah guna melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
3. c.memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
1. 1.tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
2. 2.deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan
3. 3.bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah dan/atau prinsip akad lainnya.
b.memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil.
c.melakukan penyaluran dana melalui:
1. 1.transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
a.murabahah;
b.istishna;
c.ijarah;
d.salam; dan
e.jual beli lainnya.
1. 2.pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
a.mudharabah;
b.musyarakah; dan
c.bagi hasil lainnya.
1. 3.pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
a.rahn; dan
b.qardh.
d.melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional;
e.memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
f.mengelola kegiatan dana sosial berupa:
1. 1.zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS); dan
2. 2.wakaf tunai.
g.mengelola pembayaran penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
h.mengelola dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 8

(1)Modal dasar PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp332.800.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).
(2)Modal ditempatkan dan modal disetor PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
(3)Modal dasar PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(4)Modal disetor PT BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp83.200.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) terdiri dari:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar Rp82.650.000.000,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.Koperasi Syariah Patriot sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
3. c.Koperasi Karyawan BPRS Patriot sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Patriot Bekasi beralih kepada PT. BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda);
b.semua penggunaan nomenklatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat Syariah; dan
c.semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT. BPR Syariah Patriot Bekasi (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 10), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…