DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah perlu diubah untuk ketiga kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
8.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BEKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi:

a.Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
b.Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah sebagai Lembaga Teknis Daerah berupa Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik dengan susunan yang terdiri dari :

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
c.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
f.Inspektorat Kota;
g.Rumah Sakit Umum Daerah;
h.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
i.Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
j.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
k.Kantor Pemadam Kebakaran.
1. 2.Ketentuan Paragraf 8 BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kepustakaan dan kearsipan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 25, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis kepustakaan dan kearsipan; 5
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas tenis di bidang pelayanan kepustakaan dan kearsipan;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Kepustakaan, membawahkan:
1. 1.Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan;
2. 2.Sub Bidang Informasi dan Layanan Kepustakaan.
d.Bidang Kearsipan, membawahkan:
1. 1.Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;
2. 2.Sub Bidang Informasi dan Layanan Kearsipan.
e.Bidang Akuisisi dan Pengolahan, membawahkan:
1. 1.Sub Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan Kearsipan;
2. 2.Sub Bidang Pengadaan dan Pengolahan Kepustakaan.
f.UPTB;
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan Paragraf 9 BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta penanggulangan kebakaran di Daerah. 6

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Kantor Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis penanggulangan kebakaran;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis di bidang penanggulangan kebakaran di Daerah;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Susunan organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri atas :

a.Kepala Kantor;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
d.Seksi Operasional;
e.Seksi Sarana dan Prasarana;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. 7 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (107/2014)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah perlu diubah untuk ketiga kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
8.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

a.Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
b.Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 2

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
c.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
f.Inspektorat Kota;
g.Rumah Sakit Umum Daerah;
h.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
i.Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
j.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
k.Kantor Pemadam Kebakaran.
1. 2.Ketentuan Paragraf 8 BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kepustakaan dan kearsipan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 25, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis kepustakaan dan kearsipan; 5
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas tenis di bidang pelayanan kepustakaan dan kearsipan;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Kepustakaan, membawahkan:
1. 1.Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan;
2. 2.Sub Bidang Informasi dan Layanan Kepustakaan.
d.Bidang Kearsipan, membawahkan:
1. 1.Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;
2. 2.Sub Bidang Informasi dan Layanan Kearsipan.
e.Bidang Akuisisi dan Pengolahan, membawahkan:
1. 1.Sub Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan Kearsipan;
2. 2.Sub Bidang Pengadaan dan Pengolahan Kepustakaan.
f.UPTB;
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 3.Ketentuan Paragraf 9 BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta penanggulangan kebakaran di Daerah. 6

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Kantor Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis penanggulangan kebakaran;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis di bidang penanggulangan kebakaran di Daerah;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Susunan organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri atas :

a.Kepala Kantor;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
d.Seksi Operasional;
e.Seksi Sarana dan Prasarana;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 4.Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. 7 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAYENDRA SUKARMADJI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (107/2014)