DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
23.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi Tahun 2018-2029;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
25.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Trayek (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 10 Seri C);
26.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).
27.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lemberan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D). 5
29.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17 Seri C). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6.Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.
8.Penyelenggara Jalan adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan jalan.
9.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 6
12.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15.Rencana Induk Transportasi Jalan Kota selanjutnya disebut RITJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
16.Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selanjut disebut RIT Jabodetabek adalah perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan.
17.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, Stasiun Kereta Api, TOD (Transit Oriented Development).
18.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
19.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
21.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
22.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 7
24.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
26.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
27.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
28.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
29.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
30.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
32.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
34.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
35.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
36.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
37.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
38.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
39.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. 8
40.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
41.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andallalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
42.Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi Pengawasan dan Pengendalian kepada setiap penggunaan jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
43.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
44.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
45.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
46.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
47.Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
48.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
49.Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
50.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
51.Buku atau Kartu Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaran wajib uji.
52.Tanda Uji adalah berupa plat uji atau tanda lain yang melekat pada badan kendaraan sebagai tanda bukti lulus uji. 9
53.Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku uji dan memuat berat kosong kendaraan, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan daya angkut orang dan barang.
54.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat/ pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
55.Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (trip generation rit) per satuan intensitas kegiatan.
56.Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (trip attraction rit) per satuan intensitas kegiatan.
57.Lintasan Angkutan Barang adalah Kumpulan dari ruas jalan yang diizinkan untuk dilintasi kendaraan angkutan barang dengan pertimbangan daya dukung jalan, kepadatan lalu lintas dan keamanan lalu lintas.
58.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak berjadwal.
59.Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
60.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan operasional kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
61.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
62.Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
63.Mobil penumpang adalahKendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
64.Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
65.Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas 9 (Sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
66.Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk sekurang- kurangnya dengan kapasitas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
67.Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
68.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. 10
69.Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
d.kendaraan khusus penyandang cacat;
e.kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, derek.
1. 70.Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
2. 71.Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagaian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
3. 72.Dispensasi jalan adalah pembebasan penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan barang yang melintasi ruas jalan yang bukan peruntukannya.
4. 73.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
5. 74.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
6. 75.Penguji adalah setiap penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
7. 76.Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
8. 77.Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas serta angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Perhubungan.
9. 78.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a.transparan; 11
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.partisipasif;
e.bermanfaat;
f.efisien dan efektif;
g.seimbang;
h.terpadu;
i.mandiri.

Pasal 3

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

a.terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, untuk mendorong perekonomian Daerah;
b.terwujudnya etika berlalu lintas yang efektif dan efesien;
c.terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan;
d.terwujudnya penyelenggaraan angkutan jalan di daerah yang terpadu demi efektifitas dan efisiensi mobilitas orang, barang dan jasa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

a.penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan;
b.sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
c.jaringan sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
d.kendaraan;
e.pengemudi;
f.lalu lintas;
g.angkutan;
h.keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
i.forum lalu lintas dan angkutan jalan;
j.peran serta masyarakat;
k.dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan;
l.pengawasan dan pengendalian;
m.sistem informasi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
n.penindakan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
o.sanksi administrasi;
p.ketentuan pidana. 12

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, badan hukum dan/atau perorangan.

Pasal 6

(1)Tanggung jawab dan pembinaan atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(2)Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
2. b.pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada badan usaha dan/atau perorangan yang bergerak di bidang jasa usaha di jalan raya;
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

BAB IV

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 7

(1)Sasaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan difokuskan pada lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menuju transportasi yang berkelanjutan di Daerah yang meliputi :
1. a.meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
2. b.meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum;
3. c.terwujudnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan jalan;
4. d.terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. 13
(2)Arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah meliputi :
1. a.sinergitas dan pengharmonisan sistem jaringan jalan yang mendukung struktur pola ruang;
2. b.pengembangan RITJK berbasis wilayah;
3. c.pengembangan angkutan massal;
4. d.pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
5. e.mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas;
6. f.peningkatan kelancaran lalu lintas secara terpadu melalui penataan sistem jaringan jalan dan terminal serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
7. g.peningkatan aksesibilitas dan mobilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk disabilitas dan lanjut usia;
8. h.peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
9. i.peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
10. j.peningkatan disiplin para pengguna jalan raya;
11. k.peningkatan pelayanan para pelaku usaha yang bergerak di bidang jalan raya;
12. l.penciptaan regulasi yang mendukung kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

BAB V

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 8

(1)Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pembangunan dan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota untuk menghubungkan semua wilayah.
(2)Pembangunan dan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RITJK sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

(1)RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perkembangan pola ruang kota serta kebijakan RIT Jabodetabek. 14
(2)Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Transportasi Jalan Kota harus memperhatikan :
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;
3. c.RIT Jabodetabek;
4. d.RIT Provinsi.
(3)RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
1. a.perhitungan jumlah perjalanan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota;
2. b.rencana lokasi dan kebutuhan simpul penumpang, kendaraan, angkutan penumpang umum dan barang di Daerah;
3. c.rencana pengembangan dan penataan angkutan umum;
4. d.rencana penataan lintasan angkutan barang;
5. e.rencana kebutuhan ruang lalu lintas di Daerah;
6. f.arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kebijakan pembangunan Kota.
(4)RITJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(5)RITJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Untuk mewujudkan RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wali Kota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

a.penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal penumpang, terminal barang, tempat pemberhentian (shelter atau halte);
b.penetapan dan usulan rencana jaringan jalan lokal, Provinsi dan Nasional kepada Menteri dan Gubernur;
c.penetapan dan usulan rencana jaringan lintas dan jaringan trayek di Daerah kepada Menteri dan Gubernur;
d.rencana pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi, berteknologi tinggi, ramah lingkungan yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
23.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi Tahun 2018-2029;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
25.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Trayek (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 10 Seri C);
26.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).
27.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lemberan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D). 5
29.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17 Seri C). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6.Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.
8.Penyelenggara Jalan adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan jalan.
9.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 6
12.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15.Rencana Induk Transportasi Jalan Kota selanjutnya disebut RITJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
16.Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selanjut disebut RIT Jabodetabek adalah perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan.
17.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, Stasiun Kereta Api, TOD (Transit Oriented Development).
18.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
19.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
21.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
22.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 7
24.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
26.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
27.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
28.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
29.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
30.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
32.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
34.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
35.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
36.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
37.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
38.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
39.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. 8
40.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
41.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andallalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
42.Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi Pengawasan dan Pengendalian kepada setiap penggunaan jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
43.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
44.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
45.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
46.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
47.Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
48.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
49.Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
50.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
51.Buku atau Kartu Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaran wajib uji.
52.Tanda Uji adalah berupa plat uji atau tanda lain yang melekat pada badan kendaraan sebagai tanda bukti lulus uji. 9
53.Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku uji dan memuat berat kosong kendaraan, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan daya angkut orang dan barang.
54.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat/ pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
55.Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (trip generation rit) per satuan intensitas kegiatan.
56.Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (trip attraction rit) per satuan intensitas kegiatan.
57.Lintasan Angkutan Barang adalah Kumpulan dari ruas jalan yang diizinkan untuk dilintasi kendaraan angkutan barang dengan pertimbangan daya dukung jalan, kepadatan lalu lintas dan keamanan lalu lintas.
58.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak berjadwal.
59.Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
60.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan operasional kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
61.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
62.Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
63.Mobil penumpang adalahKendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
64.Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
65.Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas 9 (Sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
66.Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk sekurang- kurangnya dengan kapasitas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
67.Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
68.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. 10
69.Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
d.kendaraan khusus penyandang cacat;
e.kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, derek.
1. 70.Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
2. 71.Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagaian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
3. 72.Dispensasi jalan adalah pembebasan penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan barang yang melintasi ruas jalan yang bukan peruntukannya.
4. 73.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
5. 74.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
6. 75.Penguji adalah setiap penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
7. 76.Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
8. 77.Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas serta angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Perhubungan.
9. 78.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a.transparan; 11
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.partisipasif;
e.bermanfaat;
f.efisien dan efektif;
g.seimbang;
h.terpadu;
i.mandiri.

Pasal 3

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

a.terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, untuk mendorong perekonomian Daerah;
b.terwujudnya etika berlalu lintas yang efektif dan efesien;
c.terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan;
d.terwujudnya penyelenggaraan angkutan jalan di daerah yang terpadu demi efektifitas dan efisiensi mobilitas orang, barang dan jasa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

a.penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan;
b.sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
c.jaringan sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
d.kendaraan;
e.pengemudi;
f.lalu lintas;
g.angkutan;
h.keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
i.forum lalu lintas dan angkutan jalan;
j.peran serta masyarakat;
k.dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan;
l.pengawasan dan pengendalian;
m.sistem informasi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
n.penindakan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
o.sanksi administrasi;
p.ketentuan pidana. 12

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, badan hukum dan/atau perorangan.

Pasal 6

(1)Tanggung jawab dan pembinaan atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(2)Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
2. b.pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada badan usaha dan/atau perorangan yang bergerak di bidang jasa usaha di jalan raya;
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

BAB IV

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN SISTEM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 7

(1)Sasaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan difokuskan pada lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menuju transportasi yang berkelanjutan di Daerah yang meliputi :
1. a.meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal;
2. b.meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum;
3. c.terwujudnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna lalu lintas dan angkutan jalan;
4. d.terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. 13
(2)Arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah meliputi :
1. a.sinergitas dan pengharmonisan sistem jaringan jalan yang mendukung struktur pola ruang;
2. b.pengembangan RITJK berbasis wilayah;
3. c.pengembangan angkutan massal;
4. d.pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
5. e.mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas;
6. f.peningkatan kelancaran lalu lintas secara terpadu melalui penataan sistem jaringan jalan dan terminal serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
7. g.peningkatan aksesibilitas dan mobilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk disabilitas dan lanjut usia;
8. h.peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
9. i.peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
10. j.peningkatan disiplin para pengguna jalan raya;
11. k.peningkatan pelayanan para pelaku usaha yang bergerak di bidang jalan raya;
12. l.penciptaan regulasi yang mendukung kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

BAB V

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 8

(1)Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pembangunan dan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota untuk menghubungkan semua wilayah.
(2)Pembangunan dan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RITJK sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

(1)RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perkembangan pola ruang kota serta kebijakan RIT Jabodetabek. 14
(2)Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Transportasi Jalan Kota harus memperhatikan :
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;
3. c.RIT Jabodetabek;
4. d.RIT Provinsi.
(3)RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat :
1. a.perhitungan jumlah perjalanan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota;
2. b.rencana lokasi dan kebutuhan simpul penumpang, kendaraan, angkutan penumpang umum dan barang di Daerah;
3. c.rencana pengembangan dan penataan angkutan umum;
4. d.rencana penataan lintasan angkutan barang;
5. e.rencana kebutuhan ruang lalu lintas di Daerah;
6. f.arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kebijakan pembangunan Kota.
(4)RITJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(5)RITJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Untuk mewujudkan RITJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wali Kota menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

a.penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal penumpang, terminal barang, tempat pemberhentian (shelter atau halte);
b.penetapan dan usulan rencana jaringan jalan lokal, Provinsi dan Nasional kepada Menteri dan Gubernur;
c.penetapan dan usulan rencana jaringan lintas dan jaringan trayek di Daerah kepada Menteri dan Gubernur;
d.rencana pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi, berteknologi tinggi, ramah lingkungan yang sesuai dengan perkembangan jaman.