DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
c.bahwa untuk memperkuat implementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah, perlu diatur dasar hukum terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
5.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial poilitik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara
8.Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah- sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
b.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
d.mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.pembentukan PPWK; 4
c.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.peran serta masyarakat;
e.kerja sama; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan antara lain kepada:

a.siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
b.organisasi politik;
c.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
d.aparatur sipil negara;
e.guru/pendidik; dan
f.tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 6

Bentuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:

a.pelatihan/training of facilitator;
b.lomba cerdas cermat;
c.permainan;
d.diskusi/dialog; dan
e.seminar dan lokakarya.

Pasal 7

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

a.Pendidikan formal;
b.Pendidikan nonformal; dan
c.Pendidikan informal.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

a.kegiatan intrakurikuler;
b.kegiatan kokurikuler; 5
c.kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
d.kegiatan non kurikuler.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:

a.pendidikan dan pelatihan;
b.kegiatan kebudayaan;
c.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
d.peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
e.kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 10

(1)Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
(2)Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
(3)Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
1. a.kegiatan olahraga;
2. b.kegiatan keilmuan;
3. c.kegiatan sosial;
4. d.kegiatan kebudayaan; dan/atau
5. e.kegiatan lainnya.
(4)Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…