DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Ringkasan

Memuat beberapa ketentuan yang diubah, penambahan ketentuan, dan ketentuan yang dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/21696/Keuda tanggal 31 Desember 2024 Hal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); Paraf Koordinasi Kepala Bapenda Kabag Hukum
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Paraf Koordinasi Kepala Bapenda Kabag Hukum
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
3. c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
4. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
5. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
6. f.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
7. g.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Paraf Koordinasi Kepala Bapenda Kabag Hukum
(2)Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
(3)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2)Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
2. b.konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
3. c.konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
4. d.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sampai dengan kapasitas 500 kVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
  1. 3.Ketentuan Pasal 33 ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf f, huruf g, dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut:
1. a.rumah tangga:
  1. 1.3% (tiga persen) untuk pengguna 450 VA;
  2. 2.5% (lima persen) untuk pengguna 900 VA;
  3. 3.7% (tujuh persen) untuk pengguna 1.300 VA;
  4. 4.8% (delapan persen) untuk pengguna 2.200 VA;
  5. 5.8,5% (delapan koma lima persen) untuk pengguna 3.500 VA;
  6. 6.9% (sembilan persen) untuk pengguna 4.400 VA ke atas.
2. b.bisnis:
  1. 1.4% (empat persen) untuk pengguna 450 VA;
  2. 2.6% (enam persen) untuk pengguna 900 VA;
  3. 3.7,5% (tujuh koma lima persen) untuk pengguna 1.300 VA;
  4. 4.8,5% (delapan koma lima persen) untuk pengguna 2.200 VA; Paraf Koordinasi Kepala Bapenda Kabag Hukum
  5. 5.9% (sembilan persen) untuk pengguna 3.500 VA;
  6. 6.9,5% (sembilan koma lima persen) untuk pengguna 4.400 VA ke atas.
3. c.fasilitas sosial dan umum: 3% (tiga persen) untuk sosial komersial.
4. d.3% (tiga persen) untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
5. e.1,5% (satu koma lima persen) untuk konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;
6. f.6% (enam persen) untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain traksi;
7. g.8% (delapan persen) untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain curah;
8. h.8% (delapan persen) untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain layanan khusus.
(3)Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(4)Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(5)Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.10% (sepuluh persen) untuk:
  1. 1.tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  2. 2.pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  3. 3.kontes kecantikan;
  4. 4.kontes binaraga;
  5. 5.pameran;
  6. 6.pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  7. 7.pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  8. 8.permainan ketangkasan;
  9. 9.olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  10. 10.rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
  11. 11.panti pijat dan pijat refleksi.
2. b.5% (lima persen) untuk pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional;
3. c.40% (empat puluh persen) untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa. Paraf Koordinasi Kepala Bapenda Kabag Hukum
  1. 4.Ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

a.PKB; dan
b.BBNKB.
1. 6.Ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2)Dihapus.
(3)Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
(4)Dihapus.
(5)Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
(2)Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

8.Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 69 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Jenis Retribusi terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu. Paraf Koordinasi Kepala Bapenda Kabag Hukum
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 70 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (10) dan ayat

(11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.pelayanan pasar; dan
5. e.pengendalian lalu lintas.
(2)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut Retribusi terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. d.pelayanan pasar.
(3)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Retribusi adalah Retribusi pengendalian lalu lintas.
(4)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(5)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(6)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Paraf Koordinasi Kepala Bapenda Kabag Hukum
(8)Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
(9)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
(10)Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
(11)Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

11.Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah dan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

12.Ketentuan Pasal 72 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 73 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 76 dihapus.
15.Ketentuan Pasal 77 dihapus.
16.Ketentuan Pasal 80 dihapus.
17.Ketentuan Pasal 81 dihapus.
18.Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diubah dan Pasal 83 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 40

Pasal 56

Pasal 58

Pasal 61

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 20

Pasal 26

Pasal 33

Pasal 40

Pasal 56

Pasal 58

Pasal 61

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024