DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015

Nomor: 03
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Kawasan Tanpa Rokok meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan b. tempat proses belajar mengajar c. tempat anak bermain d. tempat ibadah e. angkutan umum f. tempat kerja, dan g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perilaku merokok di tempat umum merupakan kebiasaan yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Bengkulu, sehingga perlu dilakukan pembatasan dengan penerapan kawasan tanpa rokok untuk mengurangi dan mencegah dampak buruk merokok;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok baik oleh Pemerintah Kota Bengkulu maupun masyarakat, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4
10.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaran Urusan Pemerintah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Bengkulu. 5
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 6
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau merokok;
9.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. 7
14.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
15.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17.Perkantoran Pemerintah Kota adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Bengkulu.
18.Iklan rokok yang selanjutnya disebut Iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. 8

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

KTR diselenggarakan dengan berasaskan keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan KTR bertujuan untuk :

a.memberikan pelindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi masyarakat;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
d.membatasi perilaku merokok secara bebas di kawasan umum dan kawasan tertentu; dan
e.mencegah dan mengurangi penggunaan rokok oleh anak-anak dan remaja usia sekolah.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar; 9
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilarang menyediakan tempat atau ruangan khusus untuk merokok.
(4)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan syarat :
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:
2. b.dilengkapi dengan alat penghisap udara;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu- lalang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat atau fasilitas sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Walikota. 10

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN.

Pasal 5

(1)Pimpinan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan Badan bertanggungjawab atas penyelenggaraan KTR di lingkungan kerjanya.
(2)Dalam menyelenggarakan KTR, pimpinan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Penanggung jawab KTR di lingkungan kerjanya.
(3)Pimpinan atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib:
1. a.menetapkan dan menerapkan KTR;
2. b.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
4. d.menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya; 11
5. e.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik;

Pasal 6

(1)Setiap orang atau Badan dilarang:
1. a.merokok di KTR.
2. b.membuat, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada tempat yang digunakan untuk penjualan rokok dan/atau tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok di lingkungan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

(1)Pimpinan atau Penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Kota yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12
(2)Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.peringatan lisan.
2. b.peringatan tertulis.
3. c.Penghentian sementara kegiatan.
4. d.pencabutan izin usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pimpinan atau penanggungjawab KTR dan Pegawai Negeri Sipil pada instansi vertikal pemerintah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengkoordinasikan pengenaan sanksi kepada pimpinan instansi atau atasan pimpinan instansi. 13
(3)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan pejabat atau pengawai negeri sipil sesuai mekanisme yang berlaku pada instansi tersebut.

Pasal 9

(1)Pelajar yang melanggar larangan merokok atau membeli rokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan ditentukan oleh pihak sekolah.
(3)Pihak sekolah wajib memberitahukan pelanggaran dan sanksi terhadap pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang tua atau wali.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat pembinaan.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

(1)Dalam rangka penegakan KTR, Walikota membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
(2)Keanggotaan Satuan Tugas Penegak KTR terdiri dari unsur dinas instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota dan dapat melibatkan unsur Kepolisian 14
(3)Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…