DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN; KEGIATAN USAHA; JANGKA WAKTU BERDIRI; MODAL; ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA TIRTA HIDAYAH; PROGRAM JAMINAN SOSIAL; SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA; PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN; PENGGUNAAN LABA; ANAK PERUSAHAAN; PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA TIRTA HIDAYAH; EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM; PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA TIRTA HIDAYAH; KEPAILITAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA TIRTA HIDAYAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1094);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hidayah yang selanjutnya disebut PERUMDA Tirta Hidayah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota dan tidak terbagi atas saham.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan umum Daerah.
7.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PERUMDA Tirta Hidayah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
8.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10.Walikota yang mewakili Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
12.Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor 01/1- 3/Huk/1974 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu disesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinamakan Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah dan dapat disebut PERUMDA Tirta Hidayah.

Pasal 4

(1)PERUMDA Tirta Hidayah bertempat kedudukan di Kota Bengkulu.
(2)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat PERUMDA Tirta Hidayah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi PERUMDA Tirta Hidayah dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 6

Penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah bertujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
b.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;dan
c.meningkatkan keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PERUMDA Tirta Hidayah adalah :
1. a.jasa pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat dengan sistem perpipaan dan non perpipaan;dan
2. b.jasa pengolahan air limbah.
(2)Jasa pelayanan penyediaan air minum dengan sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
1. a.menjual langsung air minum dengan menggunakan tangki khusus;dan
2. b.penjualan air minum dalam kemasan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Direksi yang disetujui oleh KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PERUMDA Tirta Hidayah didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar PERUMDA Tirta Hidayah yang ditetapkan sebesar Rp. 228.991.570.894,36 (dua ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen).
(2)Besarnya modal dasar yang telah disetor adalah sebesar Rp178.991.570.894,36 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat tiga puluh enam sen).

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau pengembangan usaha, PERUMDA Tirta Hidayah dapat menambah modal perusahaan.
(2)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah;dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. c.Pemerintah Kota;
4. d.BUMD lainnya; dan/atau
5. e.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.
(7)Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Kota atas kerugian PERUMDA Tirta Hidayah.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…