DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

1.Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 12); 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 05); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 04); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 06); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011 ten tang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 09); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota BengkUlu Tahun 2011 Nomor 10); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 12); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 03); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 05); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 06); Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 07);
36.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
37.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8);
38.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 12);
39.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan Menetapkan WAL! KOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan ketiangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pa,a1 1 h=f a tahun anggaran 2021 ~b,gai berikutc 4 {

a.Pendapatan Belanja Surplus/ Defisit Rp. l.167.223.639.010,75 Rp. l.100.616.595.924,35 Rp. 66.607.043.086,40
b.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran
c.Pembiayaan Netto Rp. Rp. Rp. 60.452.448.476,68 82.725.323.944,00 (22.272.875.467,32)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1.Selisih kurang realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp69.285.250.376,25 dengan rincian sebagai berikut: 2.

a.Anggaran Rp. 1.236.508.889.387,00 pendapatan setelah Perubahan
b.Realisasi Rp. l.167.223.639.010,75 Selisih lebih/(kurang) Rp. (69.285.250.376,25) Selisih kurang realisasi dengan sejumlah Rpl 13.609.417.994,65 sebagai berikut: anggaran belanja dengan rincian
a.Anggaran belanja Rp. l.214.226.013.919,00 setelah perubahan
b.Realisasi Rp. Selisih lebih/(kurang) Rp. l.100.616.595.924,35 (113.609.417.994,65)
1. 3.Selisih lebih realisasi dengan anggaran surplus/defisit sejumlah Rp44.324.167.618,40 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Rp. 22.282.875.468,00 Surplus/(defisit) setelah perubahan
b.Realisasi Rp. 66.607.043.086,40 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 44.324.167 .618,40
1. 4.Selisih lebih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,68 dengan rincian sebagai berikut: 5.
a.Anggaran Rp. Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
b.Realisasi Rp. Selisih lebih/(kurang) Rp. 60.452.448.476,00 60.452.448.4 76,68 0,68 Selisih kurang realisasi dengan anggaran pengeluaran pembiayaan sejumlah Rpl0.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Rp. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
b.Realisasi Rp. Selisih lebih/ (kurang) Rp.
1. 82.735.323. 944,00
2. 82.725.323. 944,00 (10.000.000,00)
3. 6.Selisih lebih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rpl0.000.000,68 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Rp. pembiayaan netto setelah perubahan
b.Realisasi Rp. Selisih lebih/ (kurang) Rp.

Pasal 4

(22.282.875.468,00) (22.272.875.467,32) 10.000.000,68 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Rp. 60.452.448.476,68 Awal
b.Penggunaan SAL sebagai Rp. 60.452.448.4 76,68 Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan SubJumlah Rp. 0,00 C. Sisa Lebih/Kurang Rp. 44.334.167 .619,08 Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 44.334.167.619,08

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 2.067.889.842.259, 78
b.Jumlah Kewajiban Rp. 85. 971.636.044,60
c.Jumlah Ekuitas Rp. 1.981.918.206.215, 18
d.Jumlah Kewajiban Dan Rp. 2.067.889.842.259, 78 Ekuitas Dana

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan - LO Rp. 1.158.665.679.132,19
b.Beban Rp. l.085.885.314.860,35 Surplus/Defisit Dari Rp. 72.780.364.271,84 Operasi
c.Defisit Non Operasional
d.Beban Luar Biasa Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp. Rp. Rp. Surplus/Defisit-LO Rp. 0,00 301.392.868,00 (301.392 .868,00) 72.4 78. 971.403,84 i~

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Rp. 61.710.872.193,68 Januari Tahun 2022
b.Arus kas bersih dari Rp. 247.205.773.583,91 aktivitas operasi
c.Arus kas bersih dari Rp. (187.598.730.497,51) aktivitas investasi / investasi non keuangan
d.Arus kas bersih dari Rp. (75. 725.323.944,00) aktivitas pembiayaan
e.Arus Kas bersih dari Rp. 0,00 aktivitas transitoris/non anggaran
f.Saldo kas akhir per 31 Rp. 45.592.591.336,08 Desember Tahun 2022

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp. 1. 902.246.461. 721,86 72.4 78. 971.403,84 7 .192. 773.089,48 1.981.918.206.215, 18
b.Surplus/Defisit-LO Rp.
c.Koreksi Ekuitas Rp.
d.Ekuitas Akhir Rp.

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 Lampiran I.5
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.LampiranX
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX
u.Lampiran XXI
v.Lampiran XXII
w.Lampiran XXIII Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Laporan Perubahan Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Saldo Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaanmodal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban iangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali; Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Percepatan Penurunan Stunting; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana climaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…