DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe B. b. Sekretariat DPRD Kota Bengkulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B. c. Inspektorat Daerah Kota Bengkulu merupakan Inspektorat Tipe A. Dalam hal Pemerintah Kota akan membentuk kecamatan baru, maka tipelogi kecamatan baru tersebut dicantumkan dalam Peraturan Daerah pembentukan kecamatan tersebut.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara dengan Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bengkulu.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bengkulu.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Bengkulu.
11.Unit Pelaksana Teknis adalah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kota Bengkulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
2. b.Sekretariat DPRD Kota Bengkulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
3. c.Inspektorat Daerah Kota Bengkulu merupakan Inspektorat Tipe A.
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Daerah Tipe A terdiri dari : a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. b) Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Pertanian. c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. d) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral. e) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.
  2. 2.Dinas Daerah Tipe B terdiri dari : a) Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. b) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. d) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. e) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. f) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. g) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. h) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. i) Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. j) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. k) Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran l) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja.
  3. 3.Dinas Daerah Tipe C terdiri dari : a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman c) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. d) Dinas Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik. e) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, komunikasi, informatika dan persandian.
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Daerah Tipe A yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
  2. 2.Badan Daerah Tipe B yaitu : a) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan. b) Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan. c) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
6. f.Kecamatan terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Teluk Segara dengan Tipe A.
  2. 2.Kecamatan Gading Cempaka dengan Tipe A.
  3. 3.Kecamatan Selebar dengan Tipe A.
  4. 4.Kecamatan Muara Bangkahulu dengan Tipe A.
  5. 5.Kecamatan Ratu Samban dengan Tipe A.
  6. 6.Kecamatan Ratu Agung dengan Tipe A.
  7. 7.Kecamatan Sungai Serut dengan Tipe A.
  8. 8.Kecamatan Kampung Melayu dengan Tipe A.
  9. 9.Kecamatan Singaran Pati dengan Tipe A.
(2)Dalam hal Pemerintah Kota akan membentuk kecamatan baru, maka tipelogi kecamatan baru tersebut dicantumkan dalam Peraturan Daerah pembentukan kecamatan tersebut.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELURAHAN

Pasal 4

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 5

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat UPT Dinas Daerah Kota di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 7

(1)Untuk membantu sebagian tugas Camat, dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kelurahan dipimpin oleh Kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…