DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS; PENGENDALIAN INTERNAL.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 118);
5.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 10);
6.Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 49); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
12.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
13.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Kota memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintahan Kota Bengkulu, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK;
3. c.Walikota dan Wakil Walikota;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Pimpinan BLUD terdiri dari:
  1. 1.Dewan Pengawas; dan
  2. 2.Pejabat Pengelola
6. f.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang bertugas pada unit pelaksana teknis daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(2)Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
3. c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada APBD; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan BLUD dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit pelaksana teknis daerah yang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, diberikan sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk PNS yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:
1. a.80 % dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a.tunjangan kinerja;
b.tunjangan kinerja daerah atau sebutan lainnya;
c.tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
d.insentif kinerja;
e.insentif kerja;
f.tunjangan pengelola arsip statis;
g.tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
h.tunjangan pengamanan;
i.tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
j.tambahan penghasilan bagi guru PNS;
k.insentif khusus;
l.tunjangan khusus;
m.tunjangan pengabdian;
n.tunjangan operasi pengamanan;
o.tunjangan selisih penghasilan; dan
p.tunjangan penghidupan luar negeri.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada Juni Tahun 2021.

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
(3)Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)Khusus untuk Lembaga Nonstruktural yang bukan merupakan Satuan kerja, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA Satuan Kerja Lembaga Nonstuktural.

Pasal 10

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung ke rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(3)SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing–masing dibuat tersendiri yaitu SPM Gaji, tunjangan atau penghasilan bulanan.
(4)SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah yang dibiayai dari sumber dana Badan Layanan Umum Daerah dipertanggungjawabkan melalui mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…