DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah in mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Dimuat tentang perubahan pada pasal 1, 11, 11A, 14, 15, 18, 23, 23A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAMISAKE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 06), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Bengkulu
2.Pemerintah Kota adalah Walikota Bengkulu beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bengkulu.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggaraan urusan pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibelitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja pada dinas yang mengelola dana bergulir dengan menerapkan PPK BLUD.
8.Dana Bergulir Samisake adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, dunia usaha, serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha.
9.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bengkulu.
10.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam pengelolaan dana bergulir Samisake, UPTD melakukan kerjasama dengan LKM pada setiap kelurahan.
(2)LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berbadan hukum Koperasi dan ditetapkan oleh UPTD berdasarkan kriteria tertentu.
(3)LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir;
2. b.menetapkan penerima dana bergulir;
3. c.menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman;
4. d.menyalurkan dana bergulir sesuai dengan akad kredit;
5. e.pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima dana bergulir;
6. f.penagihan dan monitoring kepada penerima dana bergulir; dan
7. g.penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan dana bergulir.
(3a)LKM yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.
(4)Kepada LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi hasil usaha.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata kerja pelaksanaan tugas, dan bagi hasil usaha lembaga keuangan mikro diatur dalam Peraturan Walikota.

3.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
(2)Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus LKM dilarang:
1. a.membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
2. b.menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
3. c.mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.
  1. 4.Setelah ketentuan ayat (4) Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)UPTD menyalurkan dana bergulir Samisake melalui rekening LKM sesuai dengan kontrak kerjasama berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Berdasarkan hasil seleksi, verifikasi, dan penilaian kelayakan usaha, LKM menyalurkan dana bergulir samisake kepada penerima pinjaman yang telah ditetapkan.
(3)Penyaluran dana bergulir samisake kepada LKM dan penerima pinjaman dilaksanakan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
(4)Untuk pelaksanaan penyaluran dana bergulir samisake, setiap LKM dan penerima pinjaman wajib membuka rekening pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir, pengurus dan/atau pegawai LKM wajib berpedoman pada ketentuan penyaluran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(6)Pengurus dan/atau pegawai LKM dilarang meminta atau menerima suatu imbalan dalam penyaluran dana bergulir samisake.

5.Ketentuan Pasal 15 huruf a diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pengembalian dana bergulir samisake dilakukan antara :

a.Penerima Pinjaman kepada LKM
b.LKM kepada UPTD
1. 6.Judul Paragraf 1 Bagian Keempat BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 7.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penerima pinjaman bergulir Samisake wajib:
1. a.melaksanakan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan;
2. b.menerima usul pendamping usaha yang ditunjuk;
3. c.membuat laporan kemajuan usaha;
4. d.mengembalikan pinjaman dana bergulir samisake sesuai ketentuan;
5. e.melaporkan rencana perubahan usaha kepada UPTD melalui LKM untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Penerima pinjaman yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian akad kredit antara LKM dan Penerima Pinjaman.

8.Judul BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
9.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Pengurus LKM yang melanggar ketentuan Pasal 11A ayat

(2)dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

10.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pengurus dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja :

a.tidak mematuhi ketentuan penyaluran dana bergulir samisake sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5);
b.meminta atau menerima suatu imbalan dalam penyaluran dana bergulir samisake sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6); dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
1. 11.Penjelasan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Cukup jelas Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 19 September 2017 WALIKOTA BENGKULU, Cap/dto H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 19 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, Cap/dto MARJON LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR …19. NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU (12/69/2017)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…