DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 237

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 : Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 3 : Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional;
c.bahwa untuk memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu perlu diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan di Kota Bengkulu.
7.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan di Kota Bengkulu.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Bengkulu.
9.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesui dengan tujuan pendidikan.
10.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan dikembangkan.
11.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
12.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal , Nonformal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar/pamong, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
15.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17.Taman Kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18.Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
20.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan Pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
21.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
23.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
24.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruanatau bentuk lain yang sederajat.
26.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
27.Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain ang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
28.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29.Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
30.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
31.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
33.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
34.Baku Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) Standar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan dan perluasan yang mencakup konteks, masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
35.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
36.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37.Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan
38.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
39.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
40.Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
41.Kurikulum Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Bengkulu.
42.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.
43.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
44.Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
45.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
46.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
47.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
48.Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Dinas termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

(1)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
(2)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna.
(3)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.
(4)Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.
(5)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
(6)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaran dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
(7)Pendidikan diselenggarakan secara transparan dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan Peserta Didik dengan tetap memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8)Pendidikan diselenggarakan dengan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(9)Pendidikan diselenggarakan secara berhasil guna dengan tetap mempertimbangkan kedayagunaan.

Pasal 5

Strategi pembangunan Pendidikan meliputi :

a.pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
b.pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
c.proses pembelajaran yang mendidik, dialogis, tematik dan saintifik serta menyenangkan;
d.evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
e.peningkatan keprofesionalan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
f.penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan mendidik;
g.pembiayaan pendidikan yang terjangkau sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
h.penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata serta berkualitas;
i.pelaksanaan wajib belajar;
j.pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
k.pemberdayaan peran masyarakat;
l.pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat;
m.melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan;dan
n.menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap warga Kota mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
(2)Warga Kota yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan Khusus.
(3)Warga Kota yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
(4)Warga Kota yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh Pendidikan khusus.
(5)Setiap warga Kota berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
(6)Setiap warga Kota berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 7

(1)Setiap warga Kota yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan menengah.
(2)Setiap warga Kota bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan.
(3)Setiap warga Kota berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 8

(1)Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kepada anaknya.
(3)Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut.
(4)Setiap orang tua berkewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan dari kewajiban tersebut sampai anaknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah.
(5)Setiap orang tua wajib membantu pihak sekolah untuk mengawasi perilaku anaknya dalam jam sekolah.

Pasal 9

Pemerintah Kota berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku .

Pasal 10

(1)Pemerintah Kota wajib:
1. a.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga Kota tanpa diskriminasi;
2. b.menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya program wajib belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bagi setiap warga Kota;
3. c.menfasilitasi Satuan pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas;
4. d.membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat;
5. e.memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dikelola oleh Pemerintah Kota secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. f.memberikan beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi dan/atau kurang mampu;dan
7. g.memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, diatur dengan Peraturan Walikota .

Isi peraturan

Teks237PDFHirarki

Memuat teks peraturan…