DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Dimuat tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tanggung jawab pemerintah kota, ASI Eksklusif, penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, tempat kerja dan tempat sarana umum, partisipasi masyarakat, sumber dana, penghargaan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian Air Susu Ibu Ekslusif kepada Bayi dapat menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan asupan yang bergizi sejak dilahirkan hingga waktu yang ditentukan sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan dan perkembangannya;
c.bahwa untuk meningkatkan peran dan dukungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam melindungi, menjaga serta memenuhi hak Bayi untuk mendapatkan Air Susu Ibu Ekslusif, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
13.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/ 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi dibidang Kesehatan serta Produsen dan Distributor Susu dan/atau Produk Bayai Lainnya yang dapat menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Ekslusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
8.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling menyusui;
12.Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Susu formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14.Produk Bayi lain adalah produk Bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan Bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
17.Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
18.Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
b.meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
c.memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat dengan mengurangi pemakaian susu formula Bayi dan atau produk Bayi lain; dan
d.meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.melindungi pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai 2 (dua) tahun guna meningkatkan gizi dan kekebalan Bayi;
b.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pemberian ASI Ekslusif meliputi:

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
c.memfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
d.membina, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
e.memberikan pelatihan metoda konseling menyusui;
f.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
g.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyediakan tenaga konselor menyusui di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan untuk rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin dan bidan praktek swasta diwajibkan menyediakan tenaga konselor.

BAB IV

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 5

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat :
1. a.indikasi medis.
2. b.ibu tidak ada.
3. c.ibu terpisah dari Bayi.
(3)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a ditetapkan oleh dokter.

Pasal 6

(1)Tenaga kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan kesempatan pada ibu untuk melakukan IMD.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis.
(3)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Dokter.

Pasal 7

(1)Tenaga kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan rawat gabung kecuali ada indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Rawat gabung dilakukan dengan menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan.
(3)Rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Pasal 8

(1)Dalam hal ASI Eksklusif tidak dapat diberikan oleh ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASI.
(2)Pemberian ASI Eksklusif oleh Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
1. a.permintaan ibu kandung atau keluarga Bayi yang bersangkutan;
2. b.identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
3. c.persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
4. d.pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a; dan
5. e.ASI tidak diperjualbelikan.
(3)Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
(4)Ibu atau keluarga Bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
(2)Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
1. a.keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
2. b.gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
3. c.akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
4. d.kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
(3)Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
(4)Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Pasal 10

(1)Pemerintah Kota wajib menyusun pedoman pelaksanaan pemberian informasi dan edukasi program ASI eksklusif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…