DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK; PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota Bengkulu.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbidang.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. a.Sekretariat Badan;
2. b.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
3. c.Bidang Politik Dalam Negeri;
4. d.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;dan
5. e.Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
(2)Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Program dan Anggaran;
2. b.Sub Bagian Keuangan; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3)Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. b.Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
(4)Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
2. b.Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
(5)Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
1. a.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
2. b.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
(6)Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;dan
2. b.Sub Bidang Penanganan Konflik.
(7)Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perturan daerah ini.

Pasal 5

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi :
1. a.Teknis
2. b.Manajerial;dan
3. c.Sosial kultural.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 15 April 2021 WALIKOTA BENGKULU, Cap/dto H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 15 April 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU Cap/dto ARIF GUNADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU NURLIA DEWI, SH, MH NIP.19850418 200312 2 002 LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR …3….. NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU ( 3 / 21 /2021) LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BENGKULU WALIKOTA BENGKULU Cap/dto H. HELMI HASAN KEPALA BADAN SEKRETARIAT BADAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BIDANG KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…