DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4 : (1) Bentuk Bangunan Pemondokan terdiri atas: a. bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran atau tidak dipungut bayaran; b. bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran; dan c. dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau satu Badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran. (2) Pengecualian dari Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga/keluarga. b. hotel; c. pondok wisata; d. apartemen; e. rumah susun; f. asrama.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Pemondokan atau tempat tinggal yang tertib, layak, nyaman, aman bagi Penghuni dan lingkungan sekitarnya diperlukan partisipasi semua pihak;
c.bahwa untuk memelihara nilai-nilai sosial budaya masyarakat serta mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Usaha Pemondokan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau Badan dengan memberikan hak pemanfaatan kepada orang lain atas rumah atau kamar untuk ditempati sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
7.Pemilik Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau Badan yang mempunyai hak dan bertanggung jawab secara penuh atas Usaha Pemondokan.
8.Penanggungjawab Pemondokan yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah pemilik pemondokan atau orang lain yang ditugaskan/dikuasakan oleh pemilik pemondokan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan Usaha Pemondokan.
9.Penghuni Pemondokan yang selanjutnya disebut Penghuni adalah seorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah atau kamar untuk ditempati sebagai tempat tinggal sementara.
10.Izin Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan Usaha Pemondokan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Pemondokan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat, kepatutan dan kekeluargaan yang dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian dan manfaat usaha.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Usaha Pemondokan adalah :

a.penataan dan pengendalian Usaha Pemondokan;
b.penataan dan pengendalian kependudukan;
c.mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur;
d.melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat; dan
e.terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

Pasal 4

(1)Bentuk Bangunan Pemondokan terdiri atas:
1. a.bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran atau tidak dipungut bayaran;
2. b.bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran; dan
3. c.dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau satu Badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut bayaran.
(2)Pengecualian dari Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga/keluarga.
2. b.hotel;
3. c.pondok wisata;
4. d.apartemen;
5. e.rumah susun;
6. f.asrama.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Pemondokan wajib memiliki Izin.
(2)Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Izin berlaku selama usaha masih berjalan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
1. a.izin mendirikan bangunan;
2. b.gambar atau denah; dan
3. c.izin gangguan (HO).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Apabila terdapat perubahan pemanfaatan Pemondokan, perubahan kepemilikan, dan perubahan jumlah kamar, pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
(2)Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diajukan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
(2)Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo.
(3)Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan pengantar dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga serta rekomendasi Lurah yang diketahui oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa Usaha Pemondokan tersebut masih berjalan.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau Badan yang melakukan Usaha Pemondokan wajib memenuhi standar fasilitas Pemondokan dengan memperhatikan aspek tata bangunan, lingkungan dan sosial budaya.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang standar fasilitas Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Setiap Pemilik berhak menyelenggarakan dan/atau mengelola Usaha Pemondokan;
(2)Pemilik wajib :
1. a.mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;
2. b.menyediakan fasilitas sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
3. c.menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemondokan; dan
4. d.melaporkan setiap peristiwa tindak pidana yang terjadi di Pemondokan kepada pihak yang berwajib.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…