DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Setiap perusahaan yang melakukan usahanya di wilayah kota wajib melaksanakan program TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan TJSLP diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat, maka harus disinergikan dengan program pembangunan daerah;
c.bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurub b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4556);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
12.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Kota adalah Kota Bengkulu
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat di Kota Bengkulu.
5.Perusahaan adalah :

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta maupun perorangan yang menjalankan usaha di wilayah Kota Bengkulu, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan pada Asas:

a.Kepastian hukum
b.Kemanfaatan umum
c.Kebersamaan
d.Keterbukaan
e.Kemitraan
f.Keseimbangan
g.Keserasian
h.Keterpaduan
i.Keadilan
j.Kesepakatan
k.Berkelanjutan
l.Berwawasan lingkungan

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk :

a.mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b.memberikan arahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.
c.memberi pedoman bagi pemerintah kota dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP :

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.
b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan.
c.terwujudnya sinergi antara pemerintah kota dan perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
d.tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

BAB III

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Setiap perusahaan yang melakukan usahanya di wilayah kota wajib melaksanakan program TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLP diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan kota.

Pasal 7

(1)Sasaran TJSLP meliputi 2 (dua) bidang yaitu bidang sosial dan bidang lingkungan hidup.
(2)Bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada program :
1. a.pengembangan pendidikan
2. b.peningkatan pelayanan kesehatan
3. c.pengembangan olahraga
4. d.keagamaan
5. e.pengembangan ekonomi kreatif
6. f.penanggulangan kemiskinan
7. g.penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
8. h.pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan
9. i.Kesenian dan kebudayaan
(2)Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
1. a.program pembangunan infrastruktur dan sanitasi lingkungan
2. b.program atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

Setiap perusahaan melaksanakan TJSLP sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Pemerintah kota wajib menyediakan data dan informasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai bahan penyusunan rencana TJSLP.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.Program prioritas pembangunan pemerintah kota
2. b.Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP
3. c.Perkembangan pelaksanaan TJSLP di daerah
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh perusahaan dan masyarakat

Pasal 10

(1)Berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan menyusun rencana dan program TJSLP.
(2)Rencana dan program TJSLP yang telah dibuat oleh perusahaan disampaikan kepada Pemerintah Kota.
(3)Penyampaian Rencana dan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret.
(4)Penyampaian rencana dan program TJSLP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…