DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Nilai penambahan penyertaan modal sebesar Rp.20.000.000.000,00 2. Penambahan penyertaan modal dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun anggaran 2020 sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); b. Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); c. Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dan d. Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Bengkulu dalam rangka memperluas akses layanan perbankan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu pada PT. Bank Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu Ke Dalam Modal Saham PT. Bank Bengkulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BENGKULU KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK BENGKULU.

Pasal 1

Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Bank Bengkulu.

Pasal 2

(1)Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun anggaran 2020 sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
2. b.Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. c.Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);dan
4. d.Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 10 September 2020 WALIKOTA BENGKULU, Cap/Dto H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 10 September 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, Cap/Dto BUJANG HR LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ....4....... NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU ( 4 / 32 / 2020 ). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BENGKULU KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK BENGKULU A. UMUM Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk itu, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah dan keuangan negara/daerah, sumber keuangan daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan penanaman modal daerah kepada PT. Bank Bengkulu yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan p.d. Gubernur Penguasa Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 08/14/EKU/1969 yang selanjutnya diubah bentuk hukumnya menjadi perseroan terbatas pada tahun 1999. Penyertaan modal daerah tersebut, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Bank Bengkulu yang memuat penetapan penyertaan modal daerah Kota Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tahun 2000 sampai tahun 2013 dengan jumlah kumulatif penyertaan modal sebesar Rp. 11.245.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Bengkulu dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka Pemerintah Kota Bengkulu telah merencanakan penambahan penyertaan modal daerah yang akan dilakukan secara bertahap selama 4 tahun anggaran dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan perluasan akses masyarakat terutama masyarakat Kota Bengkulu terhadap layanan perbankan yang dimiliki oleh Bank Bengkulu. terjadinya peningkatan Selain itu, penambahan penyertaan modal tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu yang berasal dari dividen. B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR …2….

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…