DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 210

Lembaga terkait

Ringkasan

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG; RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA; RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA; KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA; ARAHAN PEMANFAATAN RUANG; KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG; HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT; KELEMBAGAAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN LAIN-LAIN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan kebijakan baik nasional maupun provinsi serta dinamika pembangunan yang terjadi telah menuntut adanya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021 - 2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
18.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
26.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
28.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
29.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
34.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 394)
35.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02);
36.Peraturan Daerah Kota Bengkulu 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 93);
37.Peraturan Daerah Kota Bengkulu 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 – 2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
5.Pemerintah Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.
6.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Struktur Ruang adalah susunan pusat–pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bengkulu.
12.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dengan berbagai unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
14.Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya buatan.
16.Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
17.Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18.Sub pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
19.Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan.
20.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
21.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
22.Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam baik di darat maupun di laut yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi alam.
23.Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
24.Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27.Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
28.Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi terjadinya bencana alam.
29.Kawasan perumahan merupakan kawasan tempat tinggal dengan dominasi utama pemanfaatan berupa perumahan, yang didalamnya sesuai kebutuhan bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial budaya.
30.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
31.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
32.Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, dan Koefisien Lantai Bangunan.
33.Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
34.Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan rencana tata ruang.
35.Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
36.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
37.Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
39.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Memberikan Pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
40.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
41.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
42.Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
43.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 2

RTRW Kota menjadi pedoman untuk:

a.penyusunan RDTR kota;
b.penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kota;
c.penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota;
d.Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota;
e.Pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
f.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 3

Materi Muatan RTRW Kota ini meliputi:

a.Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
b.Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
c.Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
d.Penetapan Kawasan Srategis Wilayah Kota;
e.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;dan
f.Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.

Pasal 4

(1)Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi kota dengan posisi geografis pada koordinat 3° 45’ - 3° 59’ LS dan 102° 14’ - 102° 22’ BT seluas lebih kurang 15.052 (lima belas ribu lima puluh dua) hektar yang terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan yaitu:
1. a.Kecamatan Selebar;
2. b.Kecamatan Kampung Melayu;
3. c.Kecamatan Gading Cempaka;
4. d.Kecamatan Ratu Agung;
5. e.Kecamatan Ratu Samban;
6. f.Kecamatan Singaran Pati;
7. g.Kecamatan Teluk Segara;
8. h.Kecamatan Sungai Serut;dan
9. i.Kecamatan Muara Bangkahulu.
(2)Batas Administrasi Kota meliputi:
1. a.Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. b.Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
3. c.Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia;dan
4. d.Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Bengkulu sebagai pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pariwisata berskala nasional yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:

a.Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya;
b.Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup;
c.Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d.pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan;dan
e.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

(1)Strategi Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.mengembangkan pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa dan pariwisata skala nasional;dan
2. b.mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
(2)Strategi Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.memanfaatkan kawasan lindung sebagai salah satu unsur pembentuk kota dengan tetap menjaga kelestariannya;
2. b.mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
3. c.mengembangkan RTH pada kawasan penyangga di kawasan peruntukan industri dan kawasan infrastruktur kota; dan
4. d.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
(3)Strategi Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan budidaya sesuai karakteristik wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
2. b.mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung; dan
3. c.mengembangkan kawasan pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa yang terintegrasi.
(4)Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
1. a.meningkatkan sistem jaringan jalan berhirarkhi yang terintegrasi;
2. b.mengembangkan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pesisir barat pulau sumatra;
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal;
4. d.mengembangkan fungsi pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas antar provinsi;
5. e.meningkatkan fungsi pelayanan bandar udara; dan
6. f.mengembangkan infrastruktur perkotaan secara merata di seluruh wilayah kota.
(5)Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
1. a.mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
4. d.turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi:
1. a.Pusat kegiatan di wilayah kota;dan
2. b.Sistem jaringan prasarana kota.
(2)Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bengkulu dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Rencana pusat kegiatan wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Kota (PPK);
2. b.Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK);dan
3. c.Pusat Lingkungan (PL).
(2)Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Ratu Samban yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota, pusat sarana pelayanan umum, pusat pendidikan dan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa, serta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
(3)Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Sub Pusat Pelayanan Kota I Kecamatan Teluk Segara dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat sarana pelayanan umum, pusat pariwisata, pusat pemerintahan kecamatan:
2. b.Sub Pusat Pelayanan Kota II di Kecamatan Selebar dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, pusat industri, kesehatan, pusat olahraga, simpul transportasi skala nasional;
3. c.Sub Pusat Pelayanan Kota III di Kecamatan Gading Cempaka dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan regional, pusat perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum;
4. d.Sub Pusat Pelayanan Kota IV di Kecamatan Singgaran Pati dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan umum, pertahanan keamanan;dan
5. e.Sub Pusat Pelayanan Kota V di Kecamatan Muara Bangkahulu dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, pendidikan, pertahanan keamanan;
(4)Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi pusat pemerintahan kelurahan, sarana pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala lingkungan, pendidikan, meliputi :
1. a.PL Surabaya;
2. b.PL Rawa Makmur;
3. c.PL Kompi;
4. d.PL Lingkar barat;
5. e.PL Nusa Indah;dan
6. f.PL Kampung Melayu.

Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

a.Sistem jaringan transportasi;
b.Sistem jaringan energi;
c.Sistem jaringan telekomunikasi;
d.Sistem jaringan sumber daya air;dan
e.Infrastruktur perkotaan;

Isi peraturan

Teks210PDFHirarki

Memuat teks peraturan…