DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dimuat ketentuan umum, asas, tujuan, dan ruang lingkup, pelaksana bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Bengkulu yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau dokumen lain.
5.Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
9.Non Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas;
f.akuntabilitas; dan
g.musyawarah mufakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin bertujuan:

a.menjamin akses masyarakat miskin di Kota Bengkulu untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara adil; dan
b.mewujudkan penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin secara tepat guna dan tepat sasaran.

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB III

PELAKSANA BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pelaksana Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia minimal dengan nilai C yang berkedudukan di Kota Bengkulu.
(2)Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan diri dan terinventarisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Kota Bengkulu;
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kota ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
f.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum:

a.Melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum dan penggunaan dana Bantuan Hukum secara berkala sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
b.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau pemutusan perjanjian kerjasama.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Non Litigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…